Public Hearing Raperda tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah di DIY

WP_20150804_006[1]Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 DPRD DIY yang diketuai oleh Suharwanta,¬†Selasa (4/8) melaksanakan Dengar Pendapat atau Public Hearing terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah di DIY. Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai lapisan masyarakat dan para peminat dan pemerhati Transportasi di DIY. Public Hearing yang dimulai jam 10.00 WIB tersebut menerima banyak masukan terkait dengan Raperda Pola Pengembangan Transportasi Wilayah DIY. Silhadi Tris, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiya Surakarta dalam kesempatan tersebut memberikan masukan dan sekaligus kritikan terkait dengan pola pengelolaan Transportasi selama ini. Silhadi melihat bahwa raperda ini sudah bagus, hanya perlu penyesuaian terminologinya agar sesuai dengan Undang Undang yang mengaturnya. Sebagai daerah istimewa diharapkan dalam pengelolaan transportasinya juga istimewa terwujud dengan baik, khususnya hak bagi pejalan kaki yang belum memperoleh perhatian secara serius. “Penegakan hukumnya harus jelas agar hak-hak pejalan kaki dihormati dengan baik’, ungkap beliau. “Selain itu juga diharapkan bahwa DIY akan menjadi barometer dalam pelayanan transportasi publik”, tambahnya. “Hasil riset di Malioboro sudah banyak dilakukan, kedepan mau diapakan?”

Yuliana dari Forum Perempuan DIY menilai bahwa transportasi masal di DIY masih sangat kurang. DIY sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota budaya seharusnya dapat memfasilitasinya dengan baik. Jalan-jalan di DIY belum mampu mengakomodir dengan baik jalan untuk becak, andong, dan sepeda. Yuliana mengharapkan pula bahwa pelayanan Transjogja dapat dikembangkan bukan hanya wilayah kota saja, namun dapat memfasilitasi hubungan antar kota/kabupaten di DIY. Tulus Widodo dari Gerakan Minat Baca DIY melihat bahwa pengelolaan parkir belum baik seperti masih menggunakan bahu jalan, penggunaan trotoar yang digunakan untuk jualan dan masih belum optimalnya pelayanan Bus Transjogja.

Kritikan pedas disampaikan oleh Darmanto. Menurutnya bahwa selama 30 tahun menggunakan jasa transportasi bukannya semakin baik, tapi malahan semakin jelek dan biaya transportasi semakin mahal. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut Darmanto sangat berharap bahwa melalui peraturan daerah nanti dapat tercipta Pola Transportasi yang lebih baik. “Harus ada transportasi publik dan transportasi privat. Transportasi publik menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah DIY hendaknya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya”. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Purwito yang menilai bahwa pola pengelolaan transportasi di DIY sekarang masih sangat memprihatinkan seperti TransJogja semakin hari semakin buruk pelayanannya. Transportasi justru dikuasai oleh orang jalanan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Perpindahan barang dan fisik manusia belum diatur dengan baik. Untuk itu, Purwito sangat berharap bahwa dengan adanya peraturan daerah Pola Pengembangan Transportasi di DIY ini akan mampu mengatasi masalah transportasi yang selama ini masih sangat kurang.

Atin mahasiwa dari salah satu Universitas juga berharap pengelolaan transportasi lebih baik lagi. “Jangankan di Malioboro, bahkan kami yang sering lewat di jalan Taman Siswa saja kondisinya masih jauh dari harapan. Sering Macet.”, ungkapnya. Sedangkan Yuniarto menilai bahwa polusi, naik kendaraan dengan cara ugal-ugalan, buruknya fasilitas Transjogja serta kondisi jalan yang semakin lama terasa semakin sempit. Ditambah lagi dengan banyak bahu jalan dipakai untuk jualan. “Perlu adanya tindakan tegas bagi mereka yang melanggar hukum. Keamanan juga belum baik. Masih banyak copet yang berkeliaran”, tambahnya.

Dari berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan oleh para peserta public hearing tersebut akan menjadi catatan perbaikan dalam pola pengelolaan transportasi di DIY melalui penyusunan Raperda. “Dalam hal ini kami mendengarkan aspirasi dan masukan dari peserta saja.’ tanggapan dari Sukamto. Sementara anggota Pansus lain, Arif Budiono, menyampaikan bahwa semua masukan dan kritikan akan menjadi catatan penting penyusunan Raperda dan akan menjadi sumbangan yang sangat berarti bagi pola pengembangan transportasi di DIY yang lebih baik. “Keterjangkauan transportasi masal masih menjadi kendala. Membatasi kepemilikan kendaraan hampir tidak mungkin, hanya perlu dikurangi, biaya parkir dinaikkan, pajak kendaraan ditinggikan dan lain-lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan akhir, wakil Ketua Pansus, Anton Prabu S menyampaikan bahwa pansus tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi di sisi teknis akan membuat perda lain yang sifatnya makro dan kedepannya akan dibreakdown pada peraturan daearah atau peraturan gubernur tentang Tatrawil, tatralok dan pola pengembangan transportasi tradisional. “Kedepan harus ada aturan bangunan yang mengikuti jalan”, tambahnya.

Peserta dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa kalau berbicara mengenai transportasi tidak lepas dari wilayah Kota, manajeman lalu lintas dan sarpras. “Bicara transportasi tidak bisa secara parsial parsial, tetapi harus secara menyeluruh, dan membuat kebijakan harus seiring dan sejalan”, ungkapnya. “Yang paling utama di wilayah Kota adalah ketersedaan space untuk lahan parkir, yang tidak terlalu jauh dari kota Jogja dan akan dikembangkan moda transportasi baik dengan shuttle atau moda yang lain,” tambahnya. “Partisipasi dan dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menumbuhkan masyarakat untuk lebih encintai transportasi umum ttp juga pemerintah hars memperbaiki layanan transportasi umum.”

Pada akhir Public Hearing, Harry Agus Triono,¬†Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY sebagai leading sektor pola pengembangan¬† transportasi wilayah di DIY meyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dengan berbagai masukan dan kritikan terkait dengan pola pengelolaan transportasi di DIY dan akan ditindaklanjutinya dengan baik. “Trotoar sangat penting dan didorong untuk bersih dari kaki lima. Pelayanan Transjogja akan menjadi catatan penting dan pasti akan ditindaklanjuti.” jelasnya. (Pat N & Joko S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*