Publik Hearing Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik

DSC_0027Digelar Publik Hearing Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lantai 2 Ruang Rapur DPRD DIY senin (17/03), dihadiri dari elemen masyarakat DIY.  Publik Hearing di buka dan dipimpin oleh Arif  Noor Hartanto, S. IP selaku pimpinan Pansus Raperda Penyelenggaraan Palayanan Publik. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik merupakan Raperda Inisitaif Komisi A DPRD DIY.

Forum yang berfungsi untuk menerima masukan-masukan masyarakat terkait Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan demokratis. Oleh karena itu masukan masyarakat sebagai pihak yang berkenaan langsung langsung merupakan masukan yang nyata yang dirasakan dimasyrakat.

Raperda ini di sambut baik oleh masyrakat karena kepentingan masyarakat akan pelayanan lebih diperhatikan dan di atur dengan payung hukum. Perwakilan dari komunitas difabel memberikan masukan, bahwa difabel harus menjadi perhatian khusus dalam pelayanan publik. Sebagai contoh teman-teman difabel tidak dapat menjangkau kantor-kantor pemerintah karena akses ruangannya tidak mendukung oleh karena itu harap di sediakan fasilitas untuk difabel.

Arif Noor Hartanto, S. IP memberikan perhatian terhadap masukan-masukan “setelah Raperda ini sah seharusnya terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik. Pelayanan dengan etika dan sopan santun bagi masyarakat yang mengurus urusan administratif di Pemerintahan harus dilayani dengan sebaik-baiknya dan proporsional, bagi teman-teman difabel selain DIY mempunyai Perda Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ini di sinergikan dengan Raperda Penyelenggaraan Kemudian dan harapanya kantor-kantor pemerintah dapat di jangkau oleh teman-teman difabel” (hms.az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*