Raker Badan Anggaran Tindak Lanjut Pencermatan Bahan RKPD DIY Tahun Anggaran 2018

Jogja, dprd-diy.go.id – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan agenda Tindak Lanjut Pencermatan Bahan RKPD DIY Tahun Anggaran 2018 dilakukan pada Jumat (7/7/2017) di Ruang Rapur Lt.2 DPRD DIY. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, dihadiri oleh Sekretaris Daerah, ketua dan anggota Komisi A, ketua dan anggota Komisi B, serta tim anggaran pemerintah daerah.

Rapat diawali dengan pembahasan mengenai beberapa pokok pikiran dari Komisi C dan Komisi D terkait usulan pokir yang telah dibahas pada Kamis (6/7/2017). Pokok – pokok pikiran yang belum dapat diakomodir oleh tim anggaran pemda sudah dikoordinasikan dengan pusat dan sudah dijelaskan mengenai alasan tidak dapat diakomodirnya pokok – pokok pikiran tersebut.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan pembahasan pokok – pokok pikiran yang diusulkan oleh Komisi A (Bidang Pemerintahan). Terdapat sejumlah 67 usulan pokok pikiran yang diusulkan oleh Komisi A, di mana 45 diantaranya atau sekitar 67% memungkinkan untuk dilakukan, sedangkan 22 diantaranya atau sekitar 37% tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sebagai contoh, pokok pikiran terkait Kesbangpol terdapat 10 pokir yang memungkinkan dan 1 pokir yang tidak memungkinkan. Sedangkan terkait dengan kebencanaan terdapat 14 pokir yang memungkinkan dan 4 pokir yang tidak memungkinkan. Adanya beberapa pokir yang tidak memungkinkan dikarenakan beberapa hal, antara lain karena usulan pokir sudah dilakukan SKPD tahun – tahun sebelumnya, pokir sudah menjadi usulan pokir pusat, pokir bukan kewenangan Provinsi, dan adanya perbedaan lokus regulasi.

Selanjutnya yaitu tanggapan dari Ketua Komisi A, yaitu Eko Suwanto, ST, M.Si terkait pokir kebencanaan, bahwa sepanjang Tahun 2016 – 2017 terus diupayakan agar seluruh desa dan kelurahan dijadikan desa tanggap bencana. Pada 2013 – 2016 terdapat 79 desa tanggap bencana, sedangkan pada 2017 terjadi peningkatan sebanyak 140% atau sejumlah 29 desa tanggap bencana. Eko Suwanto juga mengajukan usul untuk diadakannya forum lintas instansi dan lintas SKPD untuk bisa membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang terkait dengan pokir dari Komisi A, seperti mengenai kebencanaan. Eko juga memberi saran kepada Pemda untuk bisa membuat matriks dari total anggaran DIY dan dikelompokkan mana yang sudah ditangani dan mana yang belum ditangani, mana yang jadi kewenangan kota dan mana yang jadi kewenangan provinsi.

Eko menambahkan bahwa terkait dengan konsentrasi utama Komisi A di tahun 2018, terdapat empat poin antara lain :

  1. Meningkatkan pelayanan publik
  2. Mencegah bencana di seluruh desa dengan harapan tahun 2025 seluruh desa sudah menjadi desa tangguh bencana
  3. Internet yang terjangkau hingga pedesaan
  4. Keamanan dan ketertiban umum.

Setelah pembahasan mengenai usulan yang di paparkan pada Komisi A, dilanjutkan dengan pembahasan usulan pada Komisi B, yaitu bidang Ekonomi. Tim Badan Anggaran  menjelaskan terdapat 360 usulan, dan yang mungkin untuk ditindak lanjuti sebanyak 181 usulan, terdiri dari 36 jenis pokir. Pokir ini terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya yang disebutkan yaitu pada Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kelautan. Pada intinya akan diakan pengembangan dan peningkatan jumlah volume dari masing-masing bidang. Pokir ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sesuai dengan SKPD. Namun terdapat kewenangan SKPD lain yaitu salah satunya dalam Dinas Kebudayaan yang akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, berupa pengadaan revitalisasi situs, sebanyak 100 situs yang akan diakomodir pada tahun 2018.

Dengan adanya penjelesan mengenai paparan usulan dalam Komisi B, dewan menanggapi, perlu diadakannya penyelarasan persepsi baik dari Kab/Kota maupun Provinsi dan dikoordinasi dengan baik agar perencanaan dapat berjalan sesuai dengan RKPD. Selain itu Dewan juga menghimbau pihak Kominfo untuk melakukan pengembangan wirausaha, tidak cukup  melalui konvensional, namun bagaimana dapat diselaraskan dengan pemanfaatan perkembangan IT.

Setelah pemaparan dari Komisi A dan Komisi B, Rapat Badan Anggaran dengan agenda Tindak Lanjut Pencermatan Bahan RKPD DIY Tahun Anggaran 2018 dinyatakan selesai. Pembahasan lebih lanjut mengenai RKPD 2018 akan dibahas oleh masing-masing Komisi sesuai dengan bidangnya. (Humas/Rara)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*