Pansus Bahas Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koprasi dan Usaha Kecil

Rabu (04/10/2017) pukul, DPRD DIY mengadakan Rapat Kerja Pansus BA.No. 36 Tahun 2017 terkait dengan pembahasan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil. Pada rapat kerja tersebut dihadiri dua narasumber yaitu Ike Janita dari Universitas Sanata Dharma dan Murti Lestari dari Universitas Kristen Duta Wacana. Adapun instansi lain seperti Dinas Pariwisata DIY, serta anggota SKPD.

Terdapat beberapa pengertian  industri menurut Murti Lestari. Ditinjau dari sisi  ekonomi kreatif  memiliki istilah Tangible( berwujud ) seperti Kriya dan Intangible (tidak berwujud) seperti aplikasi dan Game Developer. Adapun dari aspek pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM),  sebuah kreativitas harus dilindungi.

Ike Janita dari Universitas Sanata Dharma menyarankan kategori herbal dimasukkan dalam Raperda. Terdapat tiga point yang harus diperhatikan. Pertama, menjadi fasilitator untuk industri kecil dan kreatif agar bisa berkembang dan tertata dengan baik.  Kedua, visi dan misi tertentu, untuk DIY kita tahu bahwa visi dan misi untuk perlindungan dan perkembangan industri kecil dan kreatif adalah mendukung keanekaragaman budaya, mendorong wirausaha konten lokal, mewujudkan pelestarian, dan pengembangan produk-produk seni budaya yang berbasis budaya etik lokal dan nasional. Ketiga, menjadi koordinator perencanaa di level provinsi, koordinator perencanaan kegiatan sektor antara instansi terkait di pusat dan daerah terutama provinsi dan kabupaten kota. Disampaikan juga bahwa industri kecil dan industri kreatif harus memperhatikan rantai nilai mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, sampai tahap akhir yaitu branding, packaging, pemasaran dan ekspor yang di setiap rantai harus ada pasal yang merespon dan nanti akan menjadi payung untuk regulasi lebih spesifik sudah masuk dalam Raperda.

Terkait dengan asas untuk UMKM, industri kreatif, “Apakah asas seperti ini juga bisa untuk koperasi?” Tanya Dedeh dari Biro Administrasi Perekonomian. Selain itu, Dedeh juga menanyakan ekonomi kreatif apakah  dapat dibenarkan apabila di Perda dikatakan sebagai industri kreatif, karena sebenarnya industri kreatif berbeda dengan ekonomi kreatif. Dan bagaimanakah implementasinya nanti?

Berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut dirundingkan kembali, serta dicermati dengan detail supaya ketika sebuah Perda terbentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan menjamin perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil. Raperda yang kini dirancang, diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga pemberdayaan benar-benar dapat terwujudkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*