Raperda DIY tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Setujui Seluruh Fraksi di DPRD DIY

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DIY tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau disingkat RZWP3K 2018-2030 telah disidangkan pada Senin (28/05). Keseluruhan fraksi telah menyetujui dengan catatan dan pertanyaan, di antaranya tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap tiga wilayah pesisi yang meliputi kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Pertanyaan yang disampaikan Suharwanto sebagai perwakilan fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) tersebut untuk diajukan sebagai antisipasi supaya dalam penggarapan benar-benar telah dilakukan koordinasi yang intensif dalam pengelolaannya. Selain mempertanyakan koordinasi, sinkronisasi Raperda dengan Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya yakni No. 2 tahun 2010 tentang RT/RW Provinsi DIY juga dipertanyakan.

Sedangkan Anton Prabu Semendawai juru bicara dari Fraksi Gerindra menuturkan banyaknya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang digunakan sebagai wisata , namun dalam pengelolaannya masih belum optimal. Bahkan dalam pengelolaannya, terdapat yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir pantai.

Adapun Fraksi PDIP berharap terhadap Raperda tersebut ke depan akan dapat dijadikan instrumen sebagai dasar pemberian izin dalam pengelolaan dan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, melalui juru bicara Fraksi PDIP, Kuswanto disampaikan Raperda tersebut nantinya akan dapat mencegah kerawanan konflik.

Pandangan lain juga disampaikan Fraksi PKS, Fraksi Golkar Persatuan Demokrat, dan Fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi PKS yang diwakili Agus Sumartono mempertanyakan status kepemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penataan yang termuat dalam Raperda RZWP3K diharapkan Fraksi PKS akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Harapan yang sama juga disampaikan perwakilan Fraksi Golkar Nurjanah. Fraksi Golkar menyarankan supaya untuk tercapainaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, progam-progam harus difokuskan pada daerah-daerah tertinggal di tiga kabupaten yakni Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo.

Sedangkan menurut Fraksi Kebangkitan Nasional yang diwakili Aslam Ridlo menyatakan ketika telah mencermati dan mempelajari Naskah Akademik Raperda RZWP3K 2018-2030 telah layak dilanjutkan pembahasannya. Kelayakan untuk segera dibahas dalam Pansus juga disampaikan Fraksi Persatuan Demokrat, Nunung Ida Mundarsih. Alasan untuk segera ditindaklanjuti ialah mengingat alasan, tujuan dan faktor permasalahan  yang dikandung Raperda tersebut cukup penting dan strategis. (S)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.