Raperda Pelayanan Publik Tidak Akan Diskriminatif

DSC_0040 (420x279)Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta mengadakan aksi menolak pengesahan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Jumat (25/03) di depan Gedung DPRD DIY. Aksi ini dilatarbelakangi oleh minimnya pelibatan kelompok rentan dan aktifis Hak Asasi Manusia dalam pembahasan raperda. Menurut mereka, proses perumusan substansi raperda cenderung tertutup dan tiba-tiba akan disahkan tanpa dialog matang bersama masyarakat khsuusnya bagi mereka yang rentan terabaikan haknya, seperti perempuan dan anak-anak, kelompok difabel, orang lanjut usia, dll.

Menanggapi hal tersebut, Arief Noor Hartanto selaku ketua Pansus BA 6 (Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik) menyetujui bahwa dalam pembahasan raperda memang tidak boleh menutup ruang partisipasi khususnya pemangku kepentingan dari peraturan yang sedang dibahas tersebut. Dalam hal ini, DPRD sudah melakukan upaya penyaringan aspirasi masyarakat melalui public hearing yang dilaksanakan sebelum pengesahan raperda. Selain itu, masyarakat juga dipebolehkan untuk mengikuti jalannya rapat pansus karena rapat ini bersifat terbuka untuk umum.

“Isi rancangan perda ini harus menegaskan apa yang menjadi hak-hak berbagai elemen masyarakat tanpa diskriminasi”, ungkap Arief Noor Hartanto. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. “Raperda ini tidak akan disahkan apabila di dalamnya belum mengatur dengan sangat tegas berkaitan dengan kelompok masyarakat khususnya kaum difabel”, tambahnya. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*