Rekomendasi Khusus dan Umum Raperda Pengawasan Perda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rekomendasi DPRD DIY perihal hasil pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibahas dalam rapat pada Rabu,(25/04). Sebagai Ketua Pansus, Sukarman mengawal jalannya rapat dari awal hingga tuntas. Terdapat dua rekomendasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Adapun kedua rekomendasi tersebut berikut uraiannya:

I. Rekomendasi Umum :

  1. Mendesak Kepada Gubernur DIY untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  2. Gubernur merevitalisasi dan memperkuat Satuan Polisi Pamong Praja DIY, termasuk PPNS yang didukung SDM aparatur yang kompeten, berintegritas, berwibawa dan jumlahnya mencukupi serta sarana prasarana dan dana operasional yang memadai.

 II. Rekomendasi II :

  1. Tertib Jalan
    1. Gubernur melakukan Penertiban atas 229 Reklame Media Iklan Informasi yang tidak memiliki izin, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Gubenur DIY memberikan Surat Teguran. Apabila surat teguran tidak ditaati maka Gubenur direkomendasikan untuk melakukan pembongkaran Reklame Media Iklan Informasi yang tidak berizin dengan dukungan APBD.
    2. Gubernur menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk mengkoordinasikan Satuan Polisi Pamong Praja se-DIY dalam rangka mewujudkan tertib jalan dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017.
    3. Gubernur berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah VII yang berkedudukan di Semarang dalam rangka mewujudkan tertib jalan sesuai Perda No 2 Tahun 2017.
    4. Gubernur menugaskan Dinas PU-ESDM DIY untuk memperbaharui data reklame tahun 2018, dan memberikan pengumuman kepada masyarakat dengan memberikan stiker atas media yang berizin atau tidak berizin.
  1. Tertib Sungai
    1. Gubernur berkoordinasi dengan Kementrian PU dan PERA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk melakukan pendataan terhadap bangunan yang melanggar sempadan sungai.
    2. Gubernur berkoordinasi dengan Kementrian PU dan PERA untuk melakukan penertiban terhadap hotel, apartemen, kondominium dan bangunan-bangunan lainnya yang melanggar sempadan sungai .
    3. Gubernur berkoordinasi dengan Kementrian PU dan PERA untuk memasang rambu peringatan di wilayah sempadan sungai.
  1. Tertib Kawasan Pantai
    1. Gubernur menugaskan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan pendataan atas pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai.
    2. Gubernur berkoordinasi dengan kabupaten untuk melakukan tindakan tegas atas kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan zonasi pantai, diantaranya kegiatan pertambangan, tambak udang, dan tempat hiburan dengan tahapan peringatan sampai dengan penghentian kegiatan dan atau pembongkaran.
  1. Tertib Kelautan
    1. Gubernur menugaskan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan pendataan terhadap kegiatan masyarakat yang tanpa ijin di laut.
    2. Gubernur untuk melakukan tindakan tegas atas kegiatan masyarakat yang melanggar ketentuan di laut dari pasang tertinggi sampai dengan 12 mil laut, dengan tahapan peringatan sampai dengan penyitaan.
  1. Tertib Lingkungan
    1. Gubernur menugaskan kepada BLH DIY untuk melakukan pendataan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki Amdal, UKL/UPL dan SPPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin Lingkunagn merupakan prasyarat untuk mengurus izin-izin berikutnya ( IMB, Izin Usaha, dan Izin PPLH). Kewenangan penilaian dokumen lingkungan dan menerbitkan izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013.
    2. Gubernur melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup dengan tahapan peneguran sampai dengan penyitaan dan pencabutan ijin.
    3. Gubernur menyelenggarakan pendidikan cinta lingkungan hidup bagi masyarakat.
  1. Tertib Sumber Daya Mineral
    1. Gubernur menugaskan kepada Dinas PUP-ESDM DIY untuk melakukan pendataan kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan yang berijin maupun tanpa ijin.
    2. Gubernur melakukan tindakan tegas terhadap perorangan dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran penambangan mineral bukan logam dan batuan dengan tahapan peneguran sampai dengan pencabutan ijin.
    3. Gubernur melakukan penataan ulang pengelolaan perijinan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Tertib Kehutanan
    1. Gubernur menugaskan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY untuk melakukan pendataan kegiatan masyarakat yang mengarah kerusakan lingkungan hidup pada hutan produksi dan hutan lindung serta Taman Hutan Raya (TAHURA).
    2. Gubernur melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang mengarah kerusakan pada lingkungan hidup pada hutan produksi dan hutan lindung serta Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan tahapan peneguran sampai dengan pembongkaran.
  1. Tertib Perizin
    1. Gubernur menugaskan kepada instansi teknis yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 23 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017.
    2. Gubernur berkoordinasi dengan bupati/walikota melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran usaha masyarakat/kelompok masyarakat khsusnya hotel, apartemen, kondominium, perumahan dan pasar modern dengan tahapan teguran sampai dengan pencabutan ijin dan atau pembongkaran.
    3. Gubernur berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menindak tegas  terhadap rumah kost-kost an, tempat hiburan diantaranya diskotik dan karaoke yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.
    4. Gubernur melakukan tindakan tegas terhadap kegiatan masyarakat atau badan usaha yang melakukan penambangan tanpa ijin di sungai dengan tahapan peneguran sampai penyitaan alat.
  1. Tertib Pendidikan
    1. Gubernur membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan Pemuda/Pelajar yang mengarah pada tindak pidana didalamnya melibatkan Instansi Gubenur DIY, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, Kanwil Kumham DIY, Perguruan Tinggi, Kanwil Kemenag DIY serta tokoh masyarakat untuk merumuskan pencegahan tindak kekerasan, penegakan hukum, dan rehabilitasi mental pelaku dan korban. Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan Pemuda/Pelajar tersebut harus dibentuk paling lambat tanggal 17 Juli 2018.
    2. Gubernur menyelenggarakan sistem rehabilitasi sosial bagi pemuda/pelajar yang terlibat pelanggaran hukum.
    3. Gubernur berkewajiban menyediakan fasilitas kendaraan Bus Sekolah dan sepeda untuk siswa/pelajar, baik dari sumber dana APBD maupun CSR.
    4. Gubernur menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan positiv bagi pemuda/pelajar di luar jam sekolah.
  1. Tertib Tata Ruang.
    1. Gubernur berkoordinasi dengan Kementrian ATR dan Bupati/Walikota melakukan penertiban terhadap perseorangan dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
    2. Gubernur berkoordinasi dengan Kementrian ATR dan Bupati/Walikota untuk mengembalikan fungsi ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.
    3. Gubernur melakukan penyelenggaraan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*