Riau Cermati Tata Cara Pembentukan Produk Hukum DIY

IMG_5680 (420x315)Arif Rahman Hakim, anggota Fraksi PKS DPRD DIY menerima kunjungan kerja dari Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Riau terkait dengan tata cara pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD pada Selasa (4/03) bertempat di ruang Lobby Lt. 1 DPRD DIY.  Serta dihadiri oleh Wahyono, anggota fraksi Demokrat dan Sadar Narimo dari fraksi PAN.

Pada kesempatan ini, Sumiyati selaku pimpinan rombongan dari Balegda DPRD Provinsi Riau, menyampaikan pertanyaan terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD. “Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk mengatur tata cara pembentukan produk hukum, baik produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun bersama-sama eksekutif dan legislatif”, ungkap Arif Rahman Hakim. Akan tetapi, terdapat produk hukum daerah yang berbeda dengan lainnya, yaitu perda istimewa yang mempunyai tata cara pembentukan yang berbeda dari yang lain, tambahnya. Tata cara pembentukan perda istimewa ini berbeda dengan yang lain karena dalam penyusunannya melibatkan lingkungan keraton.

Pembentukan produk daerah di DIY secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang terkait dengan topik perda. Contohnya pada pembentukan perda penanganan gelandangan dan pengemis, secara langsung menghadirkan LSM, Ombudsman, Eksekutif, dan anggota Legislatif yang terkait dengan masalah tersebut untuk dapat memberikan catatan dan masukan yang dapat menjadi isi materi perda yang akan dibahas.  Seiring berjalannya perda, pihak akademisi juga dilibatkan dalam hal pengawasan. Kementrian Hukum dan HAM atau ahli-ahli hukum dari Perguruan Tinggi menjadi pengawas atas pelaksanaan perda tersebut. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*