Sampah Masih Hangat Diperbincangkan Karena Belum Menemukan Solusi Yang Terukur

Pengelolaan sampah masih menjadi pembahasan hangat untuk dibahas. Arif Noor Hartanto selaku Wakil Ketua DPRD DIY menyebut persoalan sampah merupakan diskusi yang sudah lama termasuk kekawatiran kehabisan lahan. “Namun mengapa diskusi yang sudah lama dibahas tersebut masih hangat untuk diperbincangkan?” Tanya Inung sapaan akrap Arif Noor Hartanto saat membuka forum diskusi wartawan pada Rabu (9/5) di DPRD DIY. Hal tersebut dipandang Inung  karena sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dalam pengelolaan sampah. “Pergerakan kearah yang lebih progresf dalam pengelolaan sampah belum menemukan langkah yang terukur.” Tambah Inung.

Inung yang pernah menjadi Wakil Ketua Pansus Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan sampah. Inung merasa tertantang untuk turut andil dalam pengentasan persoalan sampah hingga akhirnya terbentuklah Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumahtangga.

Agung Satrio dari B. DISAMP menuturkan Perda No. 3 Tahun 2013 telah mengatur pemilahan sampah. Namun dalam prakteknya sampah yang dibuang masih campur dan belum terpilah dengan baik. Agung juga menuturkan memiliki kebimbangan terkait pengelolaan sampah. Diakuinya hingga saat ini sampah yang masuk sekitar 500 ton per hari. Terhadap jumlah sampah yang masuk tersebut pengelola TPST berupaya maksimal dengan berbagai keterbatasan teknologi dan tenaga yang dimiliki.

Adapun Huda Tri Yudiana dari Komisi C memandang permasalahan  terletak pada kebijakan pemerintah. Berbagai tawaran teknologi pengolahan sampah telah ditawarkan. “Kita mendorong dengan Komisi C untuk menganggarkan penelitian untuk persoalan sampah di Piyungan.” Ungkap Huda.

Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM) pernah melakukan penelitian dan penelitian tersebut saat ini ada di UGM. Namun hasil penelitian tersebut tidak aplikatif. “Pengolahan dan pemusnahan sampah dapat dilakukan jika Pemerintah Daerah berani mengambil kebijakan dengan cara kerjasama.” Tuturnya. Jika hanya melibatkan pihak ketiga, resikonya jika pihak ketiga mengalami kemacetan penanganan sampah akan mengalami hal yang sama. “Yang terpenting ialah meminimalisir resiko.” Tambah Huda. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.