Sekretaris DPRD DIY menerima Bencmarking Bandiklat Jabar

IMG_20160906_093140 Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (6/9/2016) Dalam Sambutan awal yang disampaikan oleh Ketua rombongan dari Badan Diklat Provinsi Jawa Barat, Jonan. Dalam sambutannya, Jonan  menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan peserta diklat teknis substanstif kesekretariatan DPRD  di lingkungan Pemerintah Provini, Kabupaten, dan Kota se Jawa Barat, yaitu untuk melakukan studi banding bagaimana dinamika tugas dan fngsi ASN pada DPRD DIY, bagaimana pelaksanaan program legislasi pada DPRD DIY, dan bagaimana implementasi dan pelaksanaan anggaran pada DPRD DIY.

Sedangkan Sekretaris DPRD DIY, Drajad Ruswandono dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya yang sangat besar dan merasa sangat bangga karena telah dipilih sebagai tempat untuk melakukan bencmarking dan berharap bahwa kedepannya Sekretariat DPRD DIY siap untuk dijadikan tempat tujuan bencmarking kembali.

Dalam pemaparannya, Drajad menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD DIY di dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD DIY. Diharapkan apa yang disampaikan dalam pemaparan tersebut dapat menjadi bekal bagi para peserta diklat agar nantinya dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada DPRD baik kabupaten/kota maupun provinsi di Jawa Barat.

Dalam paparannya, Drajad menyampaikan bahwa organisasi sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. (UU 27 / 2009) dan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi DIY No 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Visi Sekretariat DPRD DIY yaitu menjadi institusi yang profesioan dan antisipatif/responsif dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD DIY, sedangkan misinya meliputi keinginan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan internal,  mewujudkan peningkatan pelayanan eksternal dan menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan studi bidang Politik.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi meliputi:IMG_20160906_093415

1.Kualifikasi SDM tidak merata, serta berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru.

2.Belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu khususnya untuk Notulis, dan yang lainnya sehingga aspek kinerja notulis belum ada standarnya, termasuk belum ada yang memiliki sertifikat LG.

3.Adanya penggabungan pengelolaan keuangan antara Setwan dengan DPRD sehingga menyulitkan pengukuran kinerja di Setwan

4.Belum adanya SOP/ Juklak/ Juknis disetiap kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sehingga tidak optimal pengukuran kinerja output yang dilakukan.

5.Belum optimalnya fungsi pengawasan dewan sehingga tindak lanjut terhadap Perda Perda yang dihasilkan tidak Optimal berimplikasi langsung kpd masyarakat kecuali Perda tentang APBD.

6.Rendahnya terhadap pemahaman administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan sehingga sering terlambat persoalan laporan, SPJ dan yang lainnya.

7.Belum secara tegas fungsi pengawasan tercermin dalam suatu aktivitas kegiatan dewan sehingga hasil pengawasan DPRD belum berjalan optimal.

8.Belum optimalnya publikasi kinerja dan hasil kerja dewan kepada masyaraakat sehingga respek masyarakat terhadap lembaga dewan masih rendah.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah

1.Melakukan penyelesaian dan penyampaian Pokok pokok pikiran DPRD secara tepat waktu kepada Gubernur selama 3 tahun terakhir.

2.Melakukan redesign terhadap nomenclatur kegiatan sehingga memudahkan pengukuran capaian kinerja semua alat kelengkapan DPRD DIY.

3.Melakukan penataan ulang terhadap PPTK, dengan menujuk Kepala Bagian sebagai PPTK untuk menghendel kegiatan yang memiliki cakupan dan tanggungjawab luas serta anggaran besar seperti kegiatan penyusunan APBD, reses, bimtek, pansus dll.

4.Melakukan penataan layout ruang khususnya ruang ruang bagian dan ruang pimpinan dewan.

5.Melakukan dan mengusulkan pembahasan anggaran Setwan dan DPRD Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk pansus.

Pada acara penutup, Arif Noor Hartanto, wakil Ketua DPRD DIY berkesempatan menerima tamu dari dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/9/2016) bersama dengan Sekretaris DPRD DIY dan didampingi oleh beberapa pejabat Sekretariat DPRD DIY. Dalam sambutannya, Arif Noor Hartanto meminta agar para pegawai negeri sipil dari Setwan baik Kabupaten maupun Provinsi di Jawa Barat dapat memberikan fasilitasi untuk mendukung kinerja DPRD. Hal ini karena, menurut Arif, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat strategis.

IMG_20160906_093405 IMG_20160906_093357 IMG_20160906_093355 IMG_20160906_093351

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*