Sembilan Pertanyaan Fraksi PAN Mengenai Raperda Daerah Aliran Sungai

atmajiSelasa,(12/07/2016) DPRD DIY menggelar rapat paripurna terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) turut menyampaikan pandangan umum (PU) yang dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Atmaji. Fraksi PAN menyambut baik diajukannya Rancangan Perda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) sebagai suatu bentuk upaya pemerintah untuk mengelola kawasan DAS agar dapat di manfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya dan mencegah dari kerusakan sebagai akibat dari tindakan eksploitasi ataupun pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan maupun daya dukung kawasan DAS.

Terdapat sembilan pertanyaan yang diajukan partai yang diketuai Suharwanto tersebut. Kesembilan pertanyaan tersebut yakni;

  1. Apakah dari rancangan raperda DAS yang ada, pasal- pasal yang ada telah mampu untuk mencegah dan melindungi kerusakan lahan lebih lanjut agar kondisi lahan yang ada tidak semakin kritis.
  2. Upaya-upaya apakah yang dapat di lakukan untuk mencegah dan memperbaiki kondisi lahan kritis di DIY
  3. Terhadap DAS yang ada yakni DAS Progo, DAS Serang, DAS Opak dan DAS Bribin memiliki Ekoregion atau Bio Region yang melintasi batas-batas geografis pemerintahan baik antara Propinsi Jateng dengan DIY mapun antar kabupaten di DIY. melihat kondisi demikian bagaimanakah pengelolaan DAS ini di atur. Apakah Rancangan Perda ini bisa menjangkau wilayah antar Propinsi.? Dan Bagaimana pengaturan DAS menyangkut hak dan kuwajiban antara kabupaten yang ada. Misal antara kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten untuk DAS Bribin. Demikian juga untuk DAS Progo antara Jateng dengan DIY
  4. Banyak kawasan DAS yang telah beralih fungsi menjadi kawasan hunian. Bagaimanakah pengelolaan wilayah yang berada di pinggir sungai yang telah menjadi hunian. Apakah raperda ini akan menjangkau wilayah tersebut dan bagaimana pengaturanya?
  5. Salah satu sumberdaya penting dalam pengelolaan DAS ini adalah air. Fungsi air baik sebagai sumber air minum, air bersih serta untuk pertanian dan perikanan. Akhir-akhir ini di DIY tumbuh pesat Hotel yang tentu saja membutuhkan air yang banyak. Bagaimana pengelolaan masalah kubutuhan air di kaitkan dengan kebutuhan masyarakat sekitar hotel yang dapat terganggu akibat pengambilan air tanah dalam jumlah besar oleh Hotel.
  6. Dalam rancangan perda pengelolaan DAS apa hak dan kuwajiban masyarakat serta apa hak dan kuwajiban pemerintah dalam pengelolaan kawasan DAS ini?
  7. Dalam perda yang baik di perlukan sangsi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Sangsi apakah yang akan di kenakan bagi pelanggar perda pengelolaan DAS. Mengingat sejauh ini belum ada ketegasan dalam pemberian sangsi bagi pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
  8. Tentang anggaran. Dalam raperda hanya di bebankan pada APBD propinsi. Apakah dalam implementasi perda ini nantinya hanya di bebankan pada APBD propinsi. Karena anggaran APBD kecil maka di kuatirkan penegakan perda ini akan kurang optimal.
  9. Dalam pengelolaan DAS akan bersinggungan dengan kegiatan masyarakat seperti penambangan pasir di wilayah Merapi, penambangan batu kapur di Gunungkidul maupun penambangan lainnya di kulonprogo. Bagaimana masalah tersebut dapat di sinkronkan dengan maksud dan tujuan dri pengelolaan DAS di DIY ini.
  10. Apakah manfaat yang akan di peroleh oleh masyarakat dari pengelolaan DAS melalui perda ini. Apakah masyarakat akan bertambah sejahtera ataukah justru akan semakin berkurang pendapatannya sebagai akibat implementasi perda DAS ini nantinya?

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*