SEMINAR KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN INDONESIA

Jogja, dprd-diy.go.id – Sabtu (14/10/2017) KPPI menyelenggarakan seminar “Hambatan Tantangan dan Peluang Perempuan Politik Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019” di Ruang Banggar Lt. 2 DPRD DIY. Seminar dibuka oleh Rany Widayati S.E., M.M. selaku Ketua KPPI DIY. Rany juga menyampaikan harapannya untuk perempuan Indonesia agar berani dan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Selanjutnya seminar dilanjutkan oleh pemateri yakni Guno Tri Tjahjoko, M.A. dari KPU DIY. Guno  membahas UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan data dari KPU, Guno Tri Tjahjoko menjelaskan bahwa DPR 2019 kelak bertambah 15 kursi :

Provinsi Tambahan Kursi
Kalimantan Utara 3 kursi
Riau, Lampung, dan Kalimantan Barat 2 kursi
Jambi, Kepulauan Riau, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara 1 kursi

Ditambah klausul, provinsi dengan jumlah penduduk di atas 30 juta, jumlah kursi 120. Maka, Jabar, Jateng, dan Jatim bertambah 20 kursi dan provinsi lainnya relatif tetap seperti pemilu 2014.

Kemudian Bagus Sarwono, M.P.A. dari Bawaslu membahas tentang pengawasan pemilu 2019 sekaligus isu-isu krusialnya

No Isu- Isu Krusial
1. Presidential Threshold; 20% atau 25%;
2. Ambang Batas Parlemen; 4%
3. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD; Proporsional terbuka
4. Alokasi Kursi per Dapil (District Magnitude); Dapil DPR: 3-10 kursi dan Dapil DPRD: 3-12 kursi DPRD
5. Metode Konversi Suara; Sainte Lague

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu kembali lagi pada Pasal 469 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”

Kesimpulan : diperlukan adanya Peraturan Bawaslu terkait  tatacara penyelesaian sengketa proses pemilu:

  • Mediasi
  • Adjudikasi

Dan pemateri terakhir yakni Wasingatu Zakiyah, S.H., M.H. dari Idea Resource Centre, menyampaikan materi terkait cara memperjuangkan dan mengomunikasikan kebijakan  responsive gender kepada publik.

No. Rekomendasi
1. Memasukkan materi gender, PUG, PPRG dalam Diklat Penjenjangan (PIM) dan prajabatan
2. Memasukkan aspek penguasaan gender dalam fit & proper test (eselon II).
3. Ada transfer of knowledge di tingkat daerah via FGD (propinsi memfasilitasi diklat ToT untuk kab/kota terkait PPRG kepada pejabat di SKPD yang membidangi)
4. Ada sertifikasi bagi fasilitator yang sudah ikut pelatihan PUG PPRG
5. Perlu dukungan dana APBD propinsi,kab/kota,serta sumber lain yang sah utk kebutuhan penguatan kelembagaan PUG
6 Memperkuat jejaring antar / lintas SKPD dan jejaring pokja PUG
7. Instrumen monitoring dan evaluasi baku yang sesuai dengan kebutuhan lokal
8. Tembusan rekomendasi ke Bupati

Menariknya bahasan seminar tersebut mengundang berbagai pertanyaan, diantaranya Adelia M yang menanyakan kejelasan pada pasal 248, yang menyebutkan bahwa kuota  perempuan 30 %, tetapi dipasal 252 KPU juga tidak ada sanksi untuk partai, hanya disebutkan bahwa kalau dimohon untuk diperbaiki lagi, setelah diperbaiki itu tidak ada sanksi hanya diumumkan dimedia, beda dengan 2014 ada di PKPU bahwa ada sanksi buat partai yang tidak memenuhi 30 % berarti diskualifikasi. Untuk tahun 2019 bagaimana ?

“Didalam sosialisasi ini biasanya sangat kurang, kemudian yang kedua saya menyambut gembira dengan kewenangan BAWASLU yang juga bisa memutuskan, tetapi dengan berat hati yang menjadi perhatian kenapa money politic saja, padahal susah menemukan moneypolitic karena saya mengalami sendiri pada saat PILEG itu juga ada money politic dan kebetulan yang melakukan juga CALEG laki-laki dan itu juga tidak pernah ditindak lanjuti, tetapi selain money politic ini juga banyak hal-hal yang menjadi kendala. Tolong untuk bawaslu juga mengadakan sosialisasi seperti apakah pemilu yang baik” tanya Ibu suryani

Erni Prawati menambahkan “memang tantangan itu PR sekali apalagi bahwa sistemnya masih sama dengan tahun 2014, diamana banyak perempuan harus banyak berjuang. Saya lihat tadi ada lima kotak dengan keterbatasan kampanye itu merupakan hambatan yang sangat luar biasa tetapi ada yang lebih, bahwa dalam pencalonan itu belum diatur dalam peraturan KPU. Adakah rekomendasi untuk teman-teman para CALEG DIY untuk bisa membuat aturan mengenai pencalonannya?”

“ Bagaimana langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh perempuan untuk mempersiapkan pemilu 2019 untuk menghasilkan dewan-dewan yang responsif ” tanya Riski Nurcahyo yang merupakan satu satunya penanya laki-laki.

Pertanyaan dan masukan tersebut langsung ditanggapi bergantian oleh Guno Tri Tjahjoko, Bagus Sarwono dan Zaki Wasingatu . Tentunya tanggapan ke tiga pemateri tersebut sangat memberikan informasi dan kejelasan terkait permasalahan tersebut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*