Serempak Tangani Klitih

Klitih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara tepat dan seksama. Tidak hanya kepolisian saja, melainkan berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ana saat beraudiensi di DPRD DIY pada Selasa, (18/04/2017). Ana menuturkan klitih terjadi akibat peran keluarga yang kurang peka terhadap perkembangan anak. Selain itu, perkembangan teknologi modern yang tidak diimbangi dengan kontrol yang baik dalam penggunaannya.

Mendengar pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto membenarkan. Inung sapaan Arif Noor Hartanto menuturkan perilaku klitih yang dilakukan para pelajar dilakukan secara bersama atau ngegeng. Geng klitih memiliki cara tersendiri saat akan beraksi. “Siapa yang mensurvei, dan siapa yang akan melakukan aksi.” Jelasnya.

Inung menuturkan bahwa pelaku klitih paham, jika aksi klitih dilakukan oleh pelajar berusia di bawah 17 tahun tidak akan dikenahi hukuman. Namun saat ini hal tersebut tidak lagi berlaku. Berapapun usia pelaku klitih akan ditindak secara hukum. “Bedanya jika hukuman bagi orang dewasa diasingkan dari keluarga, saudara dan kerabat hukuman untuk anak sebaliknya.” Ungkap Inung. Alasannya anak masih sangat butuh untuk mendapatkan pendampingan serta motivasi menjalani sangsi atas kriminalitas yang dilakukan.

Terkait pentingnya berbagai peran dalam penangan klitih, keluarga, sekolah dan pemerint dianggap Inung harus kompak dan bersinergi. Keluarga sejak dini memberikan keteladanan, responsif terhadap berbagai hal yang terjadi pada anaknya dan bahkan sabar menangani keluhan anaknya. Misal ketika anak enggan sekolah, yang perlu dilakukan orang tua tidak lantas mengecam anaknya malas. Melainkan dengarkan alasan anak mengapa anak enggan masuk sekolah.

Responsif terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga, melainkan guru. Guru sebaiknya tidak menjadikan siswa sebagai objek yang bebas dicekoki /diberi materi-materi. “Perlakukan siswa sebagai subjek.” Tegasnya.

Inung mencontohkan, semisal siswa mengaku sedang tidak ingin mengikuti pelajaran hendaknya diberi izin, namun tergantung konteksnya. “Yang terpenting ialah tidak lantas mengecam dan memarahi siswa.”ungkap Inung. Inung memberikan gambaran bahwa sebaiknya jika siswa secara terang-terangan mengaku sedang enggan mengikuti pelajaran coba mintalah siswa untuk mengamati lingkungan sekitar untuk kemudian mencatat apa yang ia lihat.

Tidak hanya keluarga dan sekolah. Peran pemerintah dalam penanganan klitih juga dipandang Inung penting. Inung menjelaskan saat ini Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum sedang dibahas. Salah satu isinya mencakup pelajar diperbolehkan berkendara jika memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, konsekuensi dari peraturan tersebut pemerintah harus memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik terhadap masyarakat. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.