SMI Suarakan Cabut UKT dan Lawan Kapitalisasi Pendidikan dalam Audiensi DPRD DIY

img_9095Jogja, dprd-diy.go.id – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) melakukan audiensi di Gedung DPRD DIY pada Rabu, (05/10/16). Audiensi ini diikuti oleh perwakilan SMI dan juga dihadiri oleh Dr. Bambang Supriyadi, selaku Koordinator Kopertis Wilayah V, Perwakilan Komisi D DPRD DIY, dan Pimpinan DPRD DIY.

Audiensi ini merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh SMI pada 19 September 2016 lalu. Sebelumnya, H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. selaku Pimpinan DPRD yang menanggapi unjuk rasa tersebut menyatakan akan melaksanakan audiensi dengan menggundang kopertis.

Pada audiensi tersebut, SMI bersama beberapa organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus di Yogyakarta, menyampaikan tuntutan yang hampir sama dengan unjuk rasa sebelumnya yaitu persoalan pendidikan terkait tuntutan pencabutan UKT (Uang Kuliah Tunggal), menolak pungutan liar oleh pihak kampus, menuntut jaminan kebebasan berorganisasi intra/ekstra kampus dan lawan kapitalisasi pendidikan. Koordinator SMI, Arsad Arifin menyampaikan tentang mahalnya biaya pendidikan baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Selain mahalnya pendidikan biaya pendidikan, output dari pendidikan nasional tidak mampu mengembangkan kualitas tenaga produktifnya. Kenyataannya Indonesia jauh tertinggal dalam tinggal partisipasi pendidikan tinggi dan mutu akademik dibanding dengan negara lainnya. Disisi lain, mahalnya biaya pendidikan telah membuat para siswa maupun mahasiswa memilih putus sekolah. Karena memang tidak ada jaminan dari Negara bahwa siswa maupun mahasiswa harus tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan.

Menanggapi hal tesebut, Dr. Bambang Supriyadi, selaku Koordinator Kopertis Wilayah V mengatakan “terkait dengan tuntutan pencabutan UKT bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bukan merupakan wilayah dan tanggung jawab kopertis, pendanaan maupun biaya di PTS merupakan urusan pihak PTS sendiri dengan yayasan yang menaungi PTS terebut. Kopertis hanya mengawasi dan mengontrol tentang mutu PTS. Untuk PTN sudah diupayakan pembagian biaya UKT sebaik mungkin dengan keadaan ekonomi mahasiswa.’’ jelasnya

Pimpinan DPRD DIY, H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E, juga menanggapi tuntutan yang telah disampaikan oleh SMI. Beliau mengatakan “DPRD sangat mengapresiasi terhadap dasar pemikiran kritis kawan-kawan SMI. Namun, untuk tuntutan PERDA tentang kampus, PERDA tidak mengatur kegiatan yang ada didalam kampus. Dan untuk angka putus sekolah, kami membenarkan bahwa masih ada warga DIY yang putus sekolah, namun angkanya hanya 0,02%. Angka tersebut merupakan jumlah terkecil dari daerah lainnya di Indonesia. DPRD DIY khususnya

img_9124
Perwakilan DPRD mengabadikan foto bersama dengan Mahasiswa SMI

Komisi D akan terus berupaya memperbaiki tentang penjaminan mutu pendidikan di DIY.” Jelasnya (pry)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*