Sosialisasi Amnesti Pajak

dsc_0284Jogja, dprd-diy.go.id. Selasa, (28/9/16) Kanwil DJP DIY (Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak) mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak di Ruang Rapat Paripurna Lt. 3 Gedung DPRD DIY.

Narasumber yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah Ir.  Anung Setia Nugraha, MT mewakili Kanwil DJP DIY, Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D., CA, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Hj. Subagyo, dan Suparja, SIP Anggota komisi B DPRD DIY sebagai moderator. Turut hadir antara lain Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, Kepala SKPD Pemda DIY serta Kepala SKPD Kabupaten/Kota se-DIY.

Ir.  Anung Setia Nugraha  menjelaskan Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016,  Penghapusan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Latar belakang adanya kebijakan tentang amnesti pajak :

  1. Moderasi pertumbuhan Ekonomi Global
  2. Pereknomian Amerika yang stabil
  3. Perlambatan pertumbuhan Tiongkok
  4. Ketidakpastian kebijakan moneter
  5. Harga komoditas menurun
  6. Risiko geopolitik Timur Tengah Brexit

 

Berikut beberapa alasan mengikuti Amnesti pajak :

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan , dan penyidikan.
  4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
  5. Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
  6. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Waktu permohonan amnesti pajak:

Periode I   :  Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan pajak s.d 30 September 2016.

Periode II : 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016

Periode III : 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Progress permohonan pajak wilayah DIY sudah mencapai Rp. 172 Milyar. Beliau mengatakan bahwa wilayah DIY merupakan wilayah yang permohonan amnesti pajaknya paling kecil dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Para masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirasa memiliki hak untuk melakukan permohonan amnesti pajaknya dimohon untuk segera melaporkan.

  1. Bagi wajib pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.
  2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang perpajakan.

Eko Suwardi, Dosen FEB UGM mengatakan “mendukung adanya pengampunan pajak, karena pajak menjadi salah satu bentuk partisipasi (bahkan kewajiban) warga negara dalam menopang kemajuan dan keberlangsungan negaranya, Pajak  menopang 70% – 80% Penerimaan Negara.” Jelasnya

Sukamto, SH. perwakilan DPRD DIY Menanggapi terkait hal tersebut “ DPRD DIY mendukung sepenuhnya tentang Amnesti Pajak, tetapi dikarenakan kurang adanya sosialisasi, masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang amnesti pajak. Perlu adanya sosialisasi lagi” jelasnya. (pry)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*