SOSIALISASI UU NO. 23 TAHUN 2014 (PEMDA) DPRD HADIRKAN TIGA NARASUMBER

DSC_0008Yogyakarta, (18/3) dalam rangka sosialisasi Undang-Undang (UU) no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hadir Dr. Kurniasih, SH, M.Si Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri, Drs. Eksanuri Sekretaris Daerah dan Drs. Bambang Purnomo Dosen Universitas Gadjah Mada. Sosialisasi yang dilaksanakan di ruang rapur lantai dua DPRD DIY tersebut di pimpin oleh Hj. Ranny Widayati Rumintarto  SE MM.

Terdapat lima hal penting yang melatar belakangi terbitnya UU no. 23 tahun 2014. Pertama, penjaminan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penataan manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien.Ketiga, penataan keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ke empat, Penataan pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Kelima, Penataan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dr. Kaukasih mengungkapkan UU no. 23 tahun 2014 dibentuk sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Baik  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, supaya ada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Dr. Bambang Purnomo menitikfokuskan pada prinsip-prinsip umum UU no. 23 tahun 2014, problematika yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan sinergi UU no. 23 tahun 2014 dengan penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Dr. Bambang menuturkan bahwasanya setiap daerah mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pengimplementasian UU no. 23 tahun 2014 dan efektifitas pemerintahan di DIY, Dr. Bambang menyatakan “Karakter fisik kewilayahan dan kondisi geografis maupun demografis DIY memerlukan peran kuat Pemerintah “Provinsi” DIY sebagai pengambil kebijakan terhadap persoalan kabupaten/kota yang selalu bersinggungan satu dengan yang lain”. Selain itu Dr. Bambang juga menambahkan penegasan peran Pemerintah DIY sebagai Koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten/Kota serta penegasan peran Gubernur untuk melakukan Pembinaan terhadap Bupati / Walikota.

Edi Susilo salah satu peserta menanggapi sosialisasi tersebut. “Yakinkah, dalam berapa rentan tahun UU terbaru ini akan meningkatkan atau akselerasi kesejahteraan masyarakat?” menjawab pertanyaan Edi Susilo, Dr. Kurniasih mengatakan “Hukum itu gak bagus gak papa, yang penting dijalankan oleh orang yang sempurna. Daripada hukum itu sempurna, tapi dijalankan oleh orang yang tidak sempurna.”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*