Studi Banding Parlemen Nasional Timor Leste Kunjungi DPRD DIY

DSC_0719

Studi banding Parlemen Nasional Timor Leste yang diselenggarakan pada Rabu (10/09) ke Gedung DPRD DIY menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Parlemen Nasional Timor Laste ke negara-negara Asean. Timor Leste sebagai negara baru sedang melakukan pengembangan baru kaitannya dengan tindak kriminalitas dan trafficking yang rentan terjadi. Dengan studi banding ini, diharapkan menjadi upaya prefentiv untuk mencegah terjadinya woman trafficking.

DIY telah memiliki Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perda yang diinisiasi oleh DPRD DIY dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD ini menjadi upaya hukum untuk mencegah, selain dilaksanakan pelatihan-pelatihan sebagai antisipasi trafficking yang terjadi di DIY. Sasaran pelatihan adalah lurah-lurah di seluruh daerah untuk menghindari terjadinya pemalsuan data oleh pihak pemerintah desa. DIY hanya memberikan perlindungan terhadap korban tindak perdagangan orang yang berkartu identitas DIY saja, jika penduduk DIY asli korban perdagangan orang telah mengubah identitas ke luar daerah, kepadanya tidak dapat diberikan perlindungan lebih lanjut.

Timor Leste dengan mayoritas populasi penduduk perempuan, menempatkan posisi perempuan memiliki kedudukan sama dengan laki-laki. “Di Parlemen Nasional Timor Leste memiliki pasal yang menyebut seluruh partai harus mengandur unsur perempuan”, ungkap Izilda Anggota Parlemen Nasional Timor Leste. Sama halnya dengan Indonesia, Peraturan Perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik dalam menempatkan calon legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, adanya Undang-Undang semacam itu telah mewujudkan emansipasi perempuan menjadi wakil rakyat disertai dengan meningkatkan sumber daya manusianya agar perempuan  dapat mengambil peran sebesar-besarnya dalam seluruh aspek, pungkas Josefa Suares selaku ketua rombongan Parlemen Nasional Timor Leste mengakhiri pertemuan tersebut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*