SUN BIKI AJAK ROMBONGAN PELAJARI PRODUK HUKUM KE DPRD DIY

gorontaloSun Biki, tim pansus DPRD Gorontalo kembali membawa rombongannya ke DPRD DIY. Juni lalu, atas inisiatif eksekutif, Sun Biki  meminta pertimbangan DIY dalam penataan kawasan strategis. Rabu (5/08), DIY kembali dijadikan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah DPRD provinsi Gorontalo.

Muhammad Zukhrif Hudaya, ST dari badan pembentukan perda/ perdais (Bapemperda/ Perdais) DPRD DIY mengungkapkan penyusunan peraturan daerah istimewa menjadi entitas dari kewenangan yang dimiliki oleh DPRD DIY. Keistimewaan yang disandang DIY menjadikan DIY memiliki kewenangan yang tidak dimiliki lembaga legislatif provinsi lain. “Penyusunan peraturan daerah istimewa tidak perlu menunggu peraturan pemerintah (PP).” Tambah Anyoko, Kabag persidangan.

Adapun pembentukan produk hukum di DIY, pertama dimulai dari pengusul. Pengusul dapat menyampaikan usulannya kepada pimpinan dewan disertai naskah akademik. “Naskah akademik merupakan kajian masalah dari sudut padang kepakaran akademik dan dibuat oleh pihak ketiga.” Ungkapnya. Selain itu, Ketentuan pengusul harus sesuai dengan tata tertib DPRD DIY.

Sebagaimana pasal 108 tata tertib DPRD DIY, pembahasan rancangan program pembentukan peraturan daerah/peraturan daerah istimewa, dari DPRD DIY dan eksekutif. Usulan tersebut  selanjutnya dikoordinasikan dengan Bapemperda/ Perdais. Sebelum diparipurnakan, Bapemperda/ Perdais dilakukan pembahasan melalui rapat bersama dengan Biro Hukum DIY serta Kasultanan dan Kadipaten.

Zuhrif menuturkan pentingnya sikap responsif dalam pembentukan produk hukum.  Harapannya dapat mencegah timbulnya resistensi atau penolakan publik. Selain itu,  produk hukum yang dihasilkan memuat unsur-unsur penyelesaian masalah (problem solving). (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*