Susun Rekomendasi Perubahan UU Pemilu Yang Pro Terhadap Perempuan

dsc_1025Diskusi Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD DIY kembali digelar pada sabtu, (10/12/2016). Diskusi bertemakan menyusun rekomendasi atau masukan perubahan Undang-Undang (UU)  Pemilu tersebut sebagai tindak lanjut diskusi pada sabtu (3/12/2016) tentang perlunya kodifikasi UU Pemilu.  Marthia Adelheida anggota KPP DPRD DIY berharap dalam diskusi tersebut akan tersusun rekomendasi UU Pemilu. “diperlukan kesamaan persepsi agar apa yang akan kita tuangkan dalam perumusan rekomendasi nantinya memang benar-benar merupakan hasil pemikiran yang kritis dan representatif untuk pengaturan Undang-Undang pemilu yang lebih baik.” Tuturnya. Selain itu, Rany Widayati ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY berharap, diskusi kali ini dapat membawa pada peningkatan peran perempuan di politik. Termasuk pentingnya perempuan jeli terhadap UU Pemilu.

Lantas yang menjadi pertanyaan Fida dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY terkait affirmative action 30% calon legislatif (Caleg) perempuan yang disahkan dalam pasal 65 ayat 1. Fida memandang kuota 30% dalam internal partai hanya sekedar pemenuhan kuota. “Bagaimana agar tidak sekedar pemenuhan kuota, melainkan perempuan jelas menduduki posisi yang tepat?” Tanyanya.

Menanggapi hal tersebut Masykurin Hafidz narasumber dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat menyatakan pentingnya dalam penyusunan calon di internal partai dimulai dari rapat anggota. Hal tersebut didasarkan bahwa selama ini pemilihan calon hanya melibatkan ketua dan sekretaris. Bahkan melalui rapat anggota sekalipun harus dimulai dari tingkat bawah. “dimulai dari tingkat desa atau kecamatan”. Jelasnya. Selain itu, Masykurin menghimbau agar sistem yang digunakan dalam pemilihan calon dengan sistem terbuka. “semisal terbuka atau tertutup minta dituliskan calon nomor urut satu ialah perempuan.” Tandasnya. Masykurin menjelaskan mengapa perempuan dengan nomor urut satu? Hal tersebut dikarenakan di Indonesia, nomor urut berpengaruh terhadap keberhasilan pencalonan. “di luar negeri mungkin tidak berlaku, tapi di Indonesia hal tersebut masih berlaku.” Tambahnya.

Adapun Nur Azizah, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memandang perlunya mengkritisi UU Partai Politik (Parpol) terutama terkait asas demokrasi. “Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, kedaulatan partai berada di tangan anggota Parpol”Kata Nur Azizah. Ia menghimbau agar bagaimana agar kedaulatan partai berada di tangan anggota partai. Artinya ia menjelaskan agar segera ada revisi operasional terkait pengelolaan Parpol. “yang dimaksud demokrasi di tangan anggota itu yang seperti apa?” Tanyanya. Ia berharap dalam urusan definisi dapat digagas dengan berbagai pihak.

Bicara jangka panjang, jika kedaulatan partai berada di tangan partai Nur Azizah mengajak agar semua hadirin menyadari bahwa partai selalu berputar menyoal keuangan. Bagaimana jika keuangan didasarkan pada iuran anggota, bukan backing dari beberapa tokoh. “Ini harus dilakukan jika ingin demokrasi ditegakkan.” Tegasnya.

Selain itu, sampaikan reasoning tentang posisi perempuan. “Posisi perempuan itu seperti ini lho,” jelasnya. Sembari meminta agar perempuan-perempuan yang sekarang berada di politik menyampaikan penelitian yang kuat yang menggambarkan posisi perempuan. Kaitannya dengan kampanye, Nur Azizah memandang agar tidak diadakan kampanye terbuka. “kalau saya sangat tidak setuju dengan kampanye terbuka. Dalam RUU kampanye terbuka itu sudah ditentang. Namun yang dikhawatirkan kampanye terbuka masih berlaku.” Ungkapnya. Hal yang demikian juga harus disampaikan reasoning-nya. (S)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*