Tata ruang di DIY kendala pada SDM (PPNS)

forum diskusi wartawan dprd diySalah satu yang menjadi perbincangan warga yogya adalah maraknya pembangunan hotel di sana sini mengajak para wartawan untuk ingin lebih tau banyak akan permasalahan ini. Di fasilitasi oleh sekretariat DPRD DIY mengelar Forum diskusi wartawan dengan tema “Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pembangunan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta” di ruang rapur lantai 1 DPRD DIY.

Ni Made Dwipanti sebagai pembicara dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda DIY dalam pemaparannya mengungkapkan permasalahan  kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang di miliki kabupaten/kota belum tersedianya PPNS di DIY. Menurutnya, saat ini lima kabupaten kota di DIY belum memiliki PPNS terutama terkait penataan tata ruang. Hingga Mei 2015 ini, DIY hanya memiliki empat orang PPNS yang bekerja di bawah Pemda DIY yang Seharusnya idealnya masing-masing Kabupaten Kota paling tidak memiliki satu PPNS. Saat ini Pemda hanya empat.

Pembangunan hotel dan apartemen di beberapa wilayah secara kasat mata saja pembangunan yang telah dilakukan di beberapa kawasan tampak tak seperti peraturan tata ruang di khawatirkan tidak sesuai dengan tata ruang.

Pembicara selanjutnya disampaikan oleh Bambang Wahyu Indria, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan BLH DIY. Dian menambahkan bahwa masih rendahnya kemampuan pemerintah dalam mencegah/ mengatasi alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi dan resapan air menjadi lahan terbangun. (Laju kenaikan alih fungsi lahan pertanian di DIY kurang lebih: 180 Ha per tahun (Dinas Pertanian DIY).

Kurangnya ketersediaan lahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan akibat ketidaktaatan dalam tata kelola pembangunan, belum terpenuhinya tutupan vegetasi di DIY, target 30 % dari luas wilayah (95.574 Ha), sedangkan eksisting 23,7 % (75.995 Ha), kekurangannya 19.579 Ha.

Yang menjadi perhatian ialah Regulasi, koordinasi, sosialisasi dan implementasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan konservasi air permukaan serta air tanah yang sinergis dan efektif, baik dengan pusat, instansi sektor dan kab/kota maupun stakeholders.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*