Terkait Rancangan Perdais, DPRD DIY Menjaring Masukan Masyarakat.

Pasca disahkan UUK DIY, DPRD DIY diwajibkan membuat Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) yang mempunyai implikasi ke fungsi urusan keistimewaan di DIY. hal tersebut disampaikan oleh Pansus Perdais pada saat rapat dengar pendapat umum / public hearing perdais di Ruang Rapur Lt. DPRD DIY, Jumat (31/11). Eny, anggota pansus yang berasal dari akademisi menyebutkan kesulitan penggodokan rancangan perdais dikarenakan keistimewaan di DIY sangat berbeda dengan Aceh dan Papua. “ Untuk danan keistimewaan kita harus merumuskan dengan detail sedangkan di Aceh dan Papua tidak sesulit di DIY dalam hal anggaran untuk daerah,” ujarnya. Perdais juga disiapkan untuk spirit perda yang lainnya agar bisa terakomodir sesuai dengan status keistimewaan. Terkait tanah keraton dan puro pakualam, Sumadi dari Biro Hukum Pemda DIY menjelaskan ada tiga langkah strategis. Pertama, tanah akan dipetakan kembali agar datanya jelas. Kedua, status akan dieperjelas karena keraton untuk saat ini menjadi badan hukum yang mempunyai konsekuensi logis baik hak dan kewajibannya. Ketiga, pemanfaatan tanah keratin sudah dijelaskan dalam UUK pemanfaatannya untuk kepentingan umum. “Masyarakat tidak perlu khawatir tanahnya akan diminta, justru kami menyiapkan payung hukum yang jelas. Hal itu juga akan menghindarkan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan keraton untuk keperntingan pribadi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,” ungkap Sumadi. Untuk mendukung langkah strategis tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat. “ Kedepan akan diterbitkan sistem informasi tentang tanah keratin agar masyarakat bisa turut memantau,” lanjut Sumadi. Sedangkan penjaringan aspirasi untuk lebih lanjut terkait pilar keistimewaan, Putut Wiryawan selaku pimpinan rapat menyatakan mekanisme penjaringan aspirasi sepenuhnya diserahkan kepada eksekutif. Sebelum menutup rapat, Putut mempersilakan bagi masyarakat untuk memberi saran / kritikan terkait rancangan perdais. “Silakan kami beri waktu sebelum disahkan untuk memberi saran / kritikan lewat surat resmi, website atau bertemu langsung dengan kami,” pungkasnya. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*