TIGA ANGGOTA DEWAN BANTEN NEKAT PELAJARI PEMERINTAHAN DAN HUKUM PENGAWASAN SKPD MITRA KERJA DIY

BANTENJum’at (21/8) DPRD Banten berkunjung ke DPRD DIY. Kunjungan tersebut diakui M. Bonnie M.Si untuk mendapatkan pemahaman terkait progam kerja komisi bidang pemerintahan dan hukum dalam pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja. Bonnie, ditemani Herry Rukawatine dan Ade Awaludin berharap sepulangnya dari DPRD DIY dapat membawa keilmuan yang dapat diterapkan di Banten.

“Di komisi A terdapat sekitar 17 mitra kerja SKPD.” Ungkap Sukarman dari komisi A. Non pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terdapat sekitar lima atau enam mitra kerja.

“Bagaimana koordinasi terhadap kementerian terkait dengan komisi A?” Tanya Herry Rukawatine dari Fraksi Demokrat DPRD Banten. Menanggapi hal tersebut Sukarman mengaku sulit menghadirkan instansi vertikal. “Yang sering berkoordinasi adalah kepolisian, pertanahan, dan perairan. Terkait kedinasan sulit menghadirkan instansi vertikal.” Ungkap Sukarman.

Masalah tanah dicontohkan Sukarman ketika terjadi erupsi gunung Merapi. Banyak tanah yang pada awalnya hilang lantas muncul kembali mendapatkan respon positif dari instansi vertikal. “Responnya bagus.” Tambah Sukarman.

Ditanya perihal kepegawaian yang ada di DPRD DIY, Sukarman menyatakan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Outsourcing. Outsourcing. Ada yang dikontrak langsung pihak ketiga. “Di DPRD DIY ada sekitar 80-an outsourcing.” Tutur Sukarman. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*