Tiga Dusun Meminta Status Kawasan Rawan Bencana (KRB) Di Cabut.

DSC_0342Hadir di Ruang Rapur lantai 2 DPRD DIY tidak kurang dari 120 orang dari Dusun Srunen, Dusun Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul datang beserta perserta undangan lain ke dalam acara AUDIENSI  Selasa (25/03)  diterima oleh Drs. H. Ahmad Subangi Ketua Komisi A, Hj. Tutiek M. Widyo, SE Wakil Ketua DPRD DIY dan Wahyono. SH anggota Komisi A.

Warga Dusun Srunen, Dusun Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul tiga dusun teratas lereng merapi yang termasuk dalam kelurahan Glagaharjo, Cangkringan. Dalam kesempatan audiensi ini masyarakat dari tiga dusun menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tentang status dusun yang sekarang menjadi wilayah KRB(kawasan Rawan Bencana). Mengharapkan DPRD DIY menjadi fasilitasi untuk Audiensi antar warga dan Bupati Sleman serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penetapan status tiga dusun menjadi wilayah kawasan rawan bencana. Tidak lain keinginan warga adalah mencabut status KRB di tiga dusun tersebut dapat menempati dan memperoleh hak-hak seperti semula.

Kepala desa Glagaharjo Suroto memaparkan “Pemerintahan Desa Glagaharjo bermaksud mengantarkan masyarakat tiga dusun ini datang ke DPRD DIY. Dengan datang ke DPRD DIY harapan dapat memberikan informasi jawaban serta solusi dari persoalan status ke tiga dusun tersebut”. Aris biyanto perwakilan dari srunen melanjutkan “selain karena tanah yang subur dan pemandangan yang elok kami sangat sadar akan bahaya merapi tapi kami tidak bisa di pisahkan dari tanah kami tinggal sebelumnya. Meminta kepada anggota dewan DPRD DIY mencarikan solusi untuk kami diantaranya, mohon status legal untuk menempati kembali tanah kami dan mendapatkan hak-hak kami seperti dahulu serta kepada bapak ibu dewan untuk membantu merubah peraturan perundang-undangan yang mengatur menetapkan daerah ke tiga dusun dalam (kawasan Rawan Bencana) di cabut atau di rubah”. Maryono dari kalitengah kidul, “kami telah swadaya untuk membeli alat komunikasi HT agar kami bisa berkoordinasi dan punya kesempatan untuk menyiapkan dan memiliki kesempatan mengungsi, ini menunjukkan kami mampu hidup dengan bahaya serta beradaptasi dengan bencana harapan nya adalah pengecualian terhadap tanah kami”.

Drs. H. Ahmad Subangi menyampaikan “Komisi A pernah melakukan kunjungan ke lokasi, juga pernah mengirim permohonan kepada Menkokersa terkait persoalan ini. Dengan poin-poin mohon di upayakan Kepres atas tiga dusun agar legal untuk ditempati dan setelah di legalkan anggaran untuk infrastruktur dapat di anggarkan, jalan antara glagaharjo dengan klaten rusak agar Menkokesra perbaikan jalan termasuk jalan evakuasi dapat di anggarkan, dan jalan untuk pengangkutan pasir. DPRD telah mengirim delegasi ke Menkokesra hasilnya sangat tergantung kebijakan nasional”.

Gatot Saptadi dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) menambahkan bahwa Bapak Gubernur juga sudah mengirim surat agar desa atau tiga dusun mendapatkan legalisasi. Memberikan penjelasan bahwa UU kebencanaan tidak mengatur tentang kawasan melainkan keselamatan masyarakat.”

Pada akhir AUDIENSI Drs. H. Ahmad Subangi menyampaikan “ikut berjuang untuk ke tiga dusun, karena kita juga telah mengirim permohonan ke pusat dan bila ada kesempatan kita akan fasilitasi. Bola kebijakan tentang KRB  di pusat”. (hms.az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*