DANAIS BELUM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DSC_0616Selasa (31/3) Komisi B mengadakan seminar tentang efektivitas Dana Keistimewaan (Danais) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di ruang rapur lantai dua DPRD DIY. Dana dari  APBN tersebut dikelola oleh pemerintah propinsi DIY kemudian disalurkan ke pemerintah daerah untuk digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, Danais dinilai belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, MSi mengungkapkan potret kesejahteraan yang belum merata di DIY. Rumah tangga miskin mencapai 15 %, pengangguran sebesar 3,3 %, Angka buta huruf masih cukup besar/signifikan di Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman dan Propinsi DIY. Selain itu  rumah tangga pertanian mengalami penurunan dari 574,3 ribu (2003) menjadi 495,8 ribu (2013).

Menyikapi hal tersebut Janianton Damanik menyatakan perlunya mengadakan evaluasi konteks, input, proses dan produk.

Evaluasi konteks meliputi evaluasi terhadap urgensi kebutuhan masyarakat, kejelasan masalah dan penyelesaian masalah. Misal, apakah pemberian perangkat gamelan sangat urgen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat?

Evaluasi input meliputi pelaksanaan progam atau proyek, serta desain proyek yang sesuai dengan masyarakat atau lembaga. Contoh Apakah model hibah dana, bantuan barang, bantuan teknis merupakan  pilihan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Proses  yaitu melihat proyek dan memastikan setiap unit kegiatan berlangsung sesuai harapan dan stantar mutu, sumberdaya digunakan secara efektif dan  efisien, serta kegiatan berlangsung on-time. Adapun evaluasi produk dilakukan untuk memastikan hasil produk sesuai harapan, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Drs Bambang Wisnu Handoyo Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY. Pertama, program dan kegiatan belum fokus sehingga progam terkesan asal jalan. Kedua, kegiatan belum memiliki target indikator yang jelas. Ketiga, aliran kas belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sehingga memerlukan  desain yang matang terhadap perencanaan pelaksanaan progam. Ke empat, usulan progam yang diajukan belum melihat kondisi input sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang ada. Kelima, menejemen yang baik dengan melakukan koordinasi terus menerus antara (Pengguna Anggaran) PA dan (Kuasa Pengguna Anggaran) KPA. Ke enam, pentingnya tahapan penyaluran dana serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan kegiatan. Terakhir, harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*