Tolak Pembangunan Apartemen Uttara, Warga Karangwuni Datangi DPRD DIY  

 

DSC_0458Ketua Komisi A, Eko Suwanto, ST, Msi menerima audiensi dari Paguyuban Warga Karangwuni (PWKTU)  bersama Anggota Komisi A dan Komisi C DPRD DIY terkait dengan penolakan proyek pembangunan Apartmen Uttara pada Rabu (18/02) bertempat di ruang lobby Gedung DPRD DIY. Warga Karangwuni hadir bersama WALHI, LBH, Aktivis Lingkungan, dan Polda.

Data-data kronologi kasus mulai awal tercetusnya permasalahan ini lengkap dijadikan lampiran sebagai bahan pertemuan tersebut. Koordinator PWKTAU, Rita Dharani mengatakan, “Sleman memegang posisi penting di DIY karena Sleman merupakan salah satu daerah resapan air di DIY. Sehingga kami khawatir dampak pembangunan Appartmen terhadap air serta lingkungan sosial”. Pihaknya menginginkan untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar, salah satunya tentang lingkungan. Pemerintah Daerah harus mengawal pembangunan-pembangunan appartmen yang kini marak di DIY bahkan seharusnya peemrintah bersedia untuk moratorium pembangunan appartmen. Untuk itu warga memohon komitmen DPRD DIY untuk bisa membantu menghentikan pembangunan Apartmen Uttara serta pembangunan hotel dan apartmen pada umumnya yang ada di DIY.

“Kami sangat prihatin terhadap pembangunan apartmen yang marak. Sleman yang ada di daerah hulu harus mempertimbangkan pembangunan agar tidak berdampak buruk pada lingkungan di DIY”, papar Ketua Komisi A. Jika di daerah Sleman lingkungannya rusak, dikhawatirkan daerah lain akan terkena imbasnya. DPRD DIY tidak menghendaki DIY menjadi seperti DKI Jakarta yang rentan terjadi banjir ketika Bogor hujan deras. DPRD DIY akan mempertahankan fungsi lingkungan semaksimal mungkin dari kebijakan-kebijakan yang ada. Oleh karena itu, Komisi A DPRD DIY melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut yang antara lain:

  1. Bupati Sleman untuk menaati dan melaksanakan isi surat DPRD Kabupaten Sleman Nomor 648/115/2014, tertanggal 28 Mei 2014;
  2. Mendukung moratorium sampai dengan terbitnya regulasi yang lebih lengkap (antara lain RTRW, RDTR, dan Strata Title)
  3. Mendesak pemerintah Kabupaten Sleman untuk meninjau kembali perijinan pembangunan Apartmen Uttara;
  4. DPRD DIY dalam waktu dekat akan mengundang pihak terkait (Pemkab Sleman, Pihak Pengembang, masyrakat yang terkena dampak pembangunan, pihak lain yang sekiranya perlu) dengan didahului Komisi A akan mengadakan rapat internal yang akan memastikan siapa saja pihak yang diundang tersebut;
  5. LBH agar lebih aktif untuk mendorong audit perijinan.
  6. Menjamin keamanan dan kenyamanan warga masyarakat, maka Komisi A akan berbicara dengan Satpol PP untuk menegakkan perda dan instansi lain adalah pihak kepolisian.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*