Tukar pikiran, DPRD DIY menerima kunjungan BPBD Provinsi Banten

 Rabu, (05/11)  Kunjungan kerjasama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Banten disambut hangat oleh pihak DPRD, BPBD dan Biro Hukum DIY di ruang Lobi DPRD DIY. Pertemuan ini di moderatori oleh wakil ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, SIP dan 3 anggota DPRD lainnya yaitu dari Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai PKS. Pembahasan mengenai kinerja BPBD ini dihadiri oleh 12 orang dari pihak BPBD  dan 2 orang Biro Hukum setda provinsi Banten.

BPBD Banten tergolong masih seumur jagung sehingga tujuan dari kunjungan ini menempatkan BPBD DIY sebagai inspirasi untuk penguatan badan serupa di Banten. Nuryanto selaku pimpinan rombongan memulai pertanyaan terkait penguatan kinerja BPBD DIY dalam menanggulangi bencana, peningkatan hubungan kerja  dalam BPBD . Pembahasan awal ini langsung ditanggapi oleh wakil ketua DPRD bahwa Penanggulangan bencana ini sudah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Intisari BPBD DIY yaitu semangatnya gagasan kritis pengurangan resiko bencana, semangat non diskriminasi segala bencana, kerjasama antar lembaga dan pihak ketiga, dan pelibatan masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana. Beliau menambahkan, BPBD ini bukan lembaga yang tunggal, badan ini harus terus berkordinasi dengan pihak terkait dengan tujuan penanggulangan bencana.

Perwakilan BPBD DIY pun ikut menjelaskan mengenai kedudukan badan yang baru saja lahir tahun 2010 ini dengan jelas dan singkat. “Penanggulangan Bencana ini merupakan tanggung jawab bersama  dengan bantuan semua pihak dan dikoordinasi langsung oleh BPBD. Ada empat pokok dalam penanganan bencana yaitu Regulasi, Perencanaan, lembaga dan pendanaan. Pengelolaan anggaran BPBD meliputi pengelolaan APBD, APBN, anggaran dana tak terduga dan dana amal,” lanjutnya Tukar pikiran ini membahas mengenai peraturan daerah secara teknis bekerjasama dengan lembaga dan masyarakat sipil, peran DPRD DIY, dan pelaksana dalam menanggulangi status bencana.

Dalam pertemuan ini pihak DPRD mengatakan akan terus mendorong dan memantapkan kinerja penanggulangan bencana dan DPRD DIY mengaku belum mengatur tentang peraturan terkait korban bencana. Penjelasan ini dilanjutkan oleh Biro Hukum DIY yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan peraturan ini akan dilibatkan forum masyarakat. Pertemuan ini diakhiri dengan Pernyataan perwakilan BPDB bahwa penggulangan bencana ini akan dikomunikasikan setiap bulannya kepada masyarakat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*