Tuntut DPRD DIY Turut Kawal Implementasi UUK

img_20161213_104706-3Sebagaimana yang telah disepakati pada audiensi sebelumnya, tepatnya pada Selasa (6/12/2016) Paguyuban Dukuh DIY  (Semar Sembogo) akan kembali beraudiensi dengan melibatkan dukuh se-DIY. Hal tersebut terbukti pada hari ini selasa (13/12/2016), lebih dari 150 dukuh hadir menuntut diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukiman Koordinator Semar Sembogo meminta kepada DPRD DIY untuk menolak gugatan atau  judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 13 Tahun 2012. Selain itu, Sukiman menuntut agar UU No. 13 Tahun 2012 dilaksanakan secara murni dan konsekuen.   Di antara lima hal yang termasuk dalam UUK pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur, kelembagaan pemerintah DIY, Pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Terkait Calon Gubenur dan Wakil Gubenur, Sukiman lebih khusus menyoal tentang pasal 18 ayat I huruf m digugat. Menurutnya, gugatan terhadap pasal 18 ayat I huruf m sebuah tindakan yang tidak tepat. “Saat ini seharusnya fokus menjalankan apa yang diamanatkan UUK, sudah berjalan empat tahun, tapi kami di desa belum sejahtera, kami hanya dengar penyerapan belum maksimal saja setiap tahun tapi di ranah bawah kami butuh, rakyat butuh. Sekarang malah diganggu lagi dengan konflik internal keraton, karena itu kami datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi kami”Jelasnya.

Adapun Danais (Dana Keistimewaan). “Maksud dari Danais yang tersebut dalam UUK tersebut ialah untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu segera diwujudkan penganggaran dari Danais  bagi desa dan padukuhan se DIY secara merata.” Pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Arif Noor Hartanto menyatakan dukungan penuh dalam penegakan UUK.termasuk dalam penetapan Gubenur dan Wakil Gubenur. Bahkan, politikus fraksi PAN tersebut telah mengajarkan putra tunggalnya untuk bercita-cita menjadi bupati, presiden atau apapun asal tidak untuk menjadi Gubenur dan Wakil Gubenur DIY. “Mengapa? Karena saya menjunjung penuh paugeran.” Jelasnya. Selanjutnya menyoal Pasal 18 ayat I huruf m yang digugat pihak-pihak tertentu Inung menjelaskan bahwa penyebutan bagi calon Gubenur dan Wakil Gubenur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak ialah penyebutan halus untuk menyebut gubenur dan wakil gubenur ialah laki-laki. “Namun bukankah itu sesuai dengan paugeran?” Tanyanya di hadapan para dukuh. Inung menjabarkan bahwasanya dalam konteks DIY hal tersebut dipandang tidak diskriminatif dan demokrasi. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*