Tuntut Ganti Rugi Warga Jombor Lor Mengadu ke DPRD DIY

DSC_0052 (280x186)Proses pembebasan tanah di sekitar proyek Fly Over Jombor sampai saat ini belum menemukan titik temu. Namun, proyek itu terus dikerjakan walaupun dengan pengalihan arus lalu-lintas disejumlah titik di sekitar proyek. Sekitar 20 KK dari Jombor Lor yang belum sepakat terkait masalah ganti rugi mengadu ke DPRD DIY, Jumat (17/01). Sutopo, perwakilan warga mengatakan terkait masalah luas tanah dan harga ganti rugi warga tidak pernah dilibatkan. Akibatnya terdapat data yang menurut warga tidak jelas dan merugikan. “Kerugian yang kami alami selain data yang tidak jelas juga terkait lingkungan dimana setiap malam bising, pencemaran udara dan jalan yang rusak sehingga ketika musim hujan selalu banjir,“ tandasnya. Warga menuntut agar masalah harga warga turut dilibatkan agar terjadi kesesuaian. Pihak appraisal yang ditunjuk untuk dipanggil dan mengkaji ulang. Ukur ulang tanah juga menjadi prioritas karena data yang sudah masuk di perangkat desa dianggap kurang valid. Trotoar yang merupakan swadaya warga diminta jangan diaspal atau diubah bentuk karena tanah dan PBB yang dibayarkan melalui swadaya warga. Untuk tanah di sebelah barat yang berdekatan dengan tanah PT KAI. Warga meminta agar perundingan dilakukan secara transparan dengan mengundang perwakilan dari KAI, penghageng Kraton, BPN dan Satker. Sukamto, anggota Komisi C yang menemui turut mendukung adanya pembicaraan secara kekeluargaan. “Apapun yang terjadi harus diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut aturan demi kepentingan publik pembebasan tanah dibolehkan namun ganti rugi juga harus mempertimbangkan banyak aspek sehingga saling menguntungkan,” jelasnya. Gimmy Rusdin Sinaga, Sekretaris Komisi C mengatakan tidak pernah ada keluhan di Komisi C sehingga mediasi awal tersebut tidak bisa langsung tuntas. “Kami hanya memediasi sementara kami tidak pernah melihat ada suatu persoalan sehingga kami mengira semua baik – baik saja. Kalau memang dibutuhkan mediasi lebih lanjut kami siap dilibatkan dan akan kami undang pihak – pihak terkait,” ujarnya. Mahendra, Ketua Tim Pembebasan Lahan mengatakan apabila ada permasalahan akan berkoordinasi dengan BPN untuk ukur ulang. Heru Prayogo dari Satker juga akan mengevaluasi ulang apabila ada kesalahan. “Namun kami tegaskan terkait masalah ganti rugi harus ada payung hukum yang jelas. Sementara ini hasil appraisal yang dijadikan patokan yaitu Rp 4,5 juta per meter. Untuk lebih dari itu kami tidak berani. Tapi apabila ada kesepakatan baru di tahun ini kami siap melaksanakan asal sesuai prosedur dan terdapat payung hukum yang jelas,” tandas heru. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*