Tuntut Status Kepegawaian, PTY UPN Datangi DPRD DIY

DSC_0538Ratusan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN “Veteran” Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DIY pada Senin (23/02). PTY UPN menuntut kejelasan status kepegawaian pasca universitas yang menaungi mereka telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri  berdasarkan Perpres Nomor 121 tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014 lalu. Akan tetapi, dengan penegerian UPN “Veteran” Yogyakarta tidak serta merta membuat para pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil secara otomatis.

Setalah aksi damai, PTY UPN “Veteran” Yogyakarta diterima beraudiensi dengan Pimpinan DPRD DIY, H Yoeke Indra Agung Laksana, SE serta Anggota Komisi A DPRD DIY bersama Kopertis sebagai lembaga yang menaungi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Yogyakarta.

Ketua Forum PTY UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Dyah Sugandhi  mengaku sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat tetapi belum membuahkan hasil. Sedikitnya, ada 412 pegawai yang saat ini statusnya tidak jelas pasca perubahan status PTS menjadi PTN. Ia menambahkan, jika permasalahan ini tidak kunjung usai, pihaknya akan mengambil langkah konstitusional.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah V, Dr. Bambang Supriyadi Kopertis sebagai lembaga yang membina PTS di Yogyakarta tidak diberi tahu tentang status penegerian UPN. Sampai dengan hari ini pun belum diterima surat pemberitahuan dari DIKTI/ Mendikbud bahwa UPN sudah di negerikan, hal ini kaitannya dgn apa tindak lanjut apa yang harus dilakukan Kopertis terhadap UPN. Kopertis sudah berkoordinasi kepada Dikti, tapi surat tidak kunjung datang.

“Data dari Kopertis telah memberikan pandangan kepada kami, sehingga kami memutuskan bahwa keputusan berada di tangan UPN sendiri. Akan meneruskan status PTN atau UPN menjadi PTS kembali dapat dilakukan dengan menggugat Perpres ke PTUN karena ada cacat hukumnya”, Ketua Fraksi PKS DPRD DIY HM Zuhrif Hudaya, ST menanggapi.

Yoeke Indra Agung Laksana, SE menyampaikan negara harus mengkoreksi peraturan tersebut. Peraturan ini tidak diikuti oleh peraturan lain sehingga berakibat pada peraturan lainnya, maka DPRD DIY sepakat agar pemerintah harus mengatur seluruhnya. DPRD DIY akan mengirim surat resmi kepada Menteri Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset, DPR RI cq Komisi X, Fraksi-Fraksi di DPR RI, Gubernur DIY.

“Kami tetap membuka hotline untuk saling berkoordinasi agar permasalahan ini dapat terkawal dengan baik”, Ketua DPRD DIY menutup acaranya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*