UMKM Kredit Macet Korban Gempa Datangi DPRD DIY

Kamis (5/02) DPRD DIY menerima audiensi dari Komunitas UMKM yang mengadu terkait belum terselesaikanya permasalahan kredit macet seusai gempa tahun 2006 lalu. Dalam acara yang diselenggarakan bertempat di Lobby Lt 1 Gedung DPRD DIY, pihak perbankan dan pemda selaku pembuat kebijakan turut hadir pada kesempatan ini.

Komunitas UMKM mendesak agar persoalan kredit bisa segera dituntaskan. Sampai dengan saat ini masih ada perbankan yang belum menghapuskan kredit nasabah seusai terjadi gempa yang  menewaskan ribuan jiwa dan ribuan rumah rusak itu. “Sudah hampir 10 tahun lalu terjadi gempa Yogyakarta sampai sekarang, persoalan kredit UMKM belum tuntas.”, ungkap Ketua Komunitas UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Prasetyo Atmosutidjo. Bahkan tidak sedikit dari korban gempa tersebut mendapatkan blacklist dari Bank Indonesia, sehingga untuk melanjutkan usahanya para pelaku UMKM meminjam dana kepada rentenir yang mengakibatkan hutang yang semakin banyak dan usaha terpuruk. Padahal UMKM di DIY seharusnya bisa berkembang dengan pesat terlebih dengan adanya Keistimewaan DIY yang gencar digemborkan pada saat ini.
Tambahnya, pada 10 Februari 2010 Gubernur  telah menerbitkan Surat Gubernur nomor 518/0430 tentang Permohonan Bantuan Penyelesaian Kredit Bermasalah UMKM pasca Gempa  DIY. Data nasabah yang harus diselesaikan yang mengacu pada surat Gubernur 10 Februari 2010 merupakan data yang telah dikumpulkan atas rekomendasi Disperindagkop dan dikunci per tanggal tersebut. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga telah melakukan rapat dan menghasilkan antara lain menyatakan lunas atas pinjaman dan jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Tapi pada kenyataannya, kata Prasetyo, sejumlah Bank milik pemerintah, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BPD belum sepenuhnya melaksanakan penghapusan hutang terhadap para pelaku UMK. Selain itu, sebagian UMKM juga masih mengalami masalah kredit macet di Koperasi dan BPR.

“Semua bank swasta telah selesai, BRI, BNI, dan BPD mendekati usai. Hanya Bank Mandiri yang menurut kami arahnya tidak benar,” ungkap Prasetyo. Bank ini selalu memiliki dalih saat persoalan ini dipertanyakan kembali.

Pimpinan DPRD Yoeke Indra Agung Laksana, SE mencermati dengan seksama permasalahan yang ada, “Ternyata kami membutuhkan tindak lanjut secara teknis. Paling lambat minggu depan Komisi B akan melakukan verifikasi data terkait masalah hukum yang juga melibatkan juga teman-teman dari UMKM”, terangnya.
Anggota Komisi B DPRD DIY Marthia Adelheida menambahkan, persoalan kredit UMKM korban gempa tidak tuntas karena perbankan memiliki aturan sendiri. “Bank punya aturan sendiri antara kredit konsumtif dan produktif. Ada kredit UMKM yang dianggap perbankan sebagai kredit konsumtif. Itu yang membuat lama terselesaikan.”

Agar persoalan kredit macet ini segera tuntas, DPRD DIY menunjuk Komisi B bidang perekonomian untuk memfasilitasi pembentukan tim percepatan penyelesaian kredit UMKM korban gempa 2006. Tim terdiri dari UMKM, perbankan, pemda, akademisi, dan Komisi B. “Tim akan dibentuk secepatnya,” pungkas Ketua DPRD DIY menutup acara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*