Ungkit Kembali Persoalan Kredit Macet Gempa 2006

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beraudiensi ke DPRD DIY pada Kamis, (2/08). Audiensi yang dipimpin Prasetyo tersebut menyampaikan aduan kredit macet korban gempa pada tahun 2006. Sebelumnya diakui Prasetyo, bersama teman-teman UMKM dirinya telah melakukan rapat pembahasan khusus di Komisi B.

Prasetyo mengungkapkan telah menyampaikan kepada Komisi B mengenai penyelesaian korban gempa untuk nasabah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) DIY. “Debitur korban gempa BPR DIY untuk posisi bulan Desember 2017 yang didasarkan pada laporan dari 53 BPR yakni 145 debitur dengan total baki debet Rp. 3.285.040.837.” Jelasnya.

Selain membahas mengenai kredit macet gempa tahun 2006, pameran UMKM DIY yang digelar di Taman Mini Jakarta juga turut disampaikan. Terdapat 15 orang yang berkesempatan ikut pameran yang saat ini tengah mencari penginapan. “Apakah diizinkan untuk menginap di anjungan?”

Merespon pengaduan pertama terkait kredit macet, RB. Dwi Wahyu B selaku Wakil Ketua Komisi B mengungkapkan tindak lanjut pembahasan dan pengambilan sikap atas pengaduan kredit macet gempa pada tahun 2006 telah dibahas di Komisi B dengan melibatkan dinas terkait.

Saat ini Komisi B mengupayakan penanganan tunggakan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau murni yang anggarannya ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY.  “Melalui DPPKA tengah diadakan inventaris data, sehingga data benar-benar valid.” Jelas RB. Dwi Wahyu B.  Selain itu, Dwi sapaan akrap RB. Dwi Wahyu B  meminta kepada Komunitas UMKM supaya bersabar selama pendataan dilakukan. “Percaya komisi B DPRD DIY akan mengupayakan semaksimal mungkin supaya tunggakan tersebut dapat tertangani pada tahun 2018.” Tambahnya.

Terkait penyelenggaraan pameran di Taman Mini, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana langsung menghubungi Sekretaris Daerah meminta supaya 15 orang yang turut andil dalam penyelenggaraan pameran di Taman Mini Jakarta diberikan fasilitas penginapan. Yoeke menyarankan setiap akan ada pameran supaya panitia penyelenggara mengundang DPRD DIY hadir sehingga dapat memberikan perhatian serta memantau perkembangan pergelaran pameran. “Selain itu supaya kami dapat melakukan lobi politik dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY serta Dinas Koprasi dan UMKM DIY untuk turut menyediakan anggaran dalam pelaksanaan pameran. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.