Usulan Perdais Induk Disetujui Ditjen Otda

DSC_0004 (320x213)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY pada kesempatan jumpa pers Kamis (18/07) menargetkan dua Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) bisa diselesaikan pada 2013. Perdais Induk ditargetkan bisa diselesaikan paling lambat pertengahan September 2013, disusul Perdais Kebudayaan pada masa sidang ketiga Tahun 2013. Empat Perdais tersisa akan diselesaikan pada awal hingga pertengahan 2014. Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DIY akan segera mengkaji draf Raperdais Induk, yang oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan disetujui untuk dibuat terlebih dahulu. Selain itu Ditjen Otda menyarankan agar Raperdais Induk tersebut diberi judul Raperdais Tentang Pokok – Pokok Urusan Keistimewaan DIY. Ketua Balegda DPRD DIY, Sadar Narima optimis target penghantaran Gubernur mengenai Raperdais Induk pada Jumat (26/07) mendatang bisa tercapai.“Kami memastikan pembahasan di Balegda akan berjalan lancar, karena sudah ada kesepahaman menyangkut materi. Balegda sudah melihat secara garis besar draf Raperdais tersebut, sehingga secara substansi akan memberikan kesepakatan,” ujar Sadar di depan para wartawan. Menurutnya,  dewan berupaya menyelesaikan Perdais Pokok pada akhir Agustus seperti permintaan Ditjen Otda, namun waktu pembahasan sangat mepet karena terpotong cuti bersama yang cukup panjang (3-12 Agustus 2013). Sehingga dewan harus realistis dan menargetkan Perdais pokok diselesaikan pertengahan September. “Waktunya cukup, Perdais pokok itu bisa sampai ke pusat Pada Oktober untuk dasar penentuan pagu anggaran dana keistimewaan (danais) tahun 2014,” ujarnya.

Setelah Perdais Pokok, dewan memprioritaskan Raperdais Kebudayaan selesai tahun ini. Alasannya, kebudayaan menjadi ruh yang menjiwai Perdais – perdais yang lain, yaitu menyangkut pertanahan, tata ruang, kelembagaan dan pengisian jabatan. Selain itu, Perdais tentang pertanahan dan tata ruang masih menyisakan masalah cukup pelik, seperti pendataan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG), juga gambaran penataan ruang dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. “Dengan dibahas pada 2014, maka ada waktu bagi eksekutif, Kasultanan dan Kadipaten untuk berkoordinasi lebih matang dan akurat dalam membahas persoalan ini. Sehingga materinya nanti lebih optimal daripada draf Raperdais yang diajukan ke DPRD Tahun 2013,” papar Sadar. (hms.ed)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*