Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY

Yogyakarta (Jumat, 23 Mei 2014) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di depan Paripurna Istimewa DPRD DIY, telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan diserahkan dari Sunarto selaku Kepala Perwakilan BPK DIY kepada Ketua DPRD DIY  Yoeke Indra Agung Laksana SE dengan disaksikan Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX, anggota Forum komunikasi Pimpinan Daerah , Instansi vertikal SKPD di lingkungan Pemda DIY serta semua yang hadir dalam Rapat Paripurna  tersebut.

Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu LHP atas Laporan Keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern  dalam kerangka pemeriksaan LKPD, dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.

Lebih lanjut dalam sambutannya Sunarto mengatakan dengan merujuk undang-undang Nomor 15 tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Selain itu, diharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan dan ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lembaga perwakilan akan semakin bermanfaat bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.” Demikian tegas Kepala Perwakilan,

Tercapainya opini WTP atas LKPD Pemerintah DIY, menunjukkan bahwa pada tahun 2013: (1) Laporan keuangan yang disajikan pemerintah DIY telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapan,   (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah efektif menghasilkan laporan keuangan, dan (3) terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Sunarto mengingatkan opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis, serta opini WTP tidak menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan kinerja terbaiknya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*