Wakil Ketua DPRD DIY: Perdais Turunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah akan Direvisi Tahun 2015

Struktur fisik akan menentukan social structure. Adanya infrastruktur akan membangun budaya. Oleh karenanya, peraturan daerah rencana tata ruang dan wilayah (perda RTRW) perlu mendapatkan perhatian khusus dan diselaraskan dengan perda istimewa (perdais). Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua III DPRD DIY Dharma Setiawan saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Jogja Istimewa di TVRI Jogja pada Rabu malam (3/12). Bertempat di Studio 1 TVRI Jogja, Kepala BAPPEDA DIY Tavip Agus Rayanto dan dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Sutaryono turut menjadi narasumber lainnya dalam dialog interaktif ini.

“Tahun 2015 akan menjadi tahun perdais. Perda RTRW akan direvisi agar memiliki KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)”, lanjut Dharma. Menurutnya, sebelum membuat perencanaan tata ruang harus terlebih dahulu mengetahui seperti apa daya dukung wilayahnya. Ia mengeluhkan bahwa saat ini perencanaan tata ruang berkejaran dengan bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup. Ia melanjutkan bahwa RTRW seharusnya digabungkan dengan KLHS, kemudian dapat dibuat rencana detailnya.

Untungnya, saat ini sudah ada perda baru yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur untuk dapat menjatuhkan sanksi pada kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kerja sesuai rencana, tambahnya. Ia mengatakan bahwa rencana detail tata ruang harus segera selesai agar dapat mengikat kabupaten/kota dengan provinsi.

Dirinya kemudian menyontohkan Singapura yang maju dalam segala aspek, khususnya terkait dengan infrastruktur dan tata ruang dan wilayah. “Singapura itu identitasnya satu, yaitu Singapura. DIY juga kan sama. Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan Sleman, bukan Bantul”, ucapnya. Sehingga, pihaknya akan mengupayakan pembangunan DIY dengan keistimewaan melalui perda RTRW ini.

“Saat ini momentum yang pas karena baru berganti anggota dewan”, ujar Sutaryono saat mengutarakan pendapatnya terkait perdais turunan RTRW. Namun dirinya menilai masih ada beberapa hal yang perlu disinkronisasikan dalam hal pemahaman RTRW keistimewaan itu sendiri. “Misalnya tanah Sultan dan Kadipaten dengan tanah di luar Sultan. Apakah rencana tata ruang ini berdiri sendiri atau bagaimana”, katanya.

Menambahkan tentang hal ini, Tavip Agus Rayanto menyatakan perlunya payung turunan dari perdais terkait tata ruang guna melaksanakan fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat. “Inilah hal yang mendesak untuk segera dibuat perda turunannya”, tuturnya. (WS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*