Aliansi Joglosemar Sampaikan Aspirasi Soal Rencana Pengesahan RKUHP

Jogja, dprd-diy.go.id – Aliansi Mahasiswa Jogja, Solo dan Semarang (JOGLOSEMAR) menyampaikan aspirasi di DPRD DIY pada hari Rabu (06/07/2022) agar pemerintah pusat dan DPR RI memperhatikan kondisi dan situasi terkini di masyarakat.

Rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada bulan Juli menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dikarenakan ketidakterbukaan Pemerintah Pusat dan DPR RI mengenai transparansi Draft RKUHP.

Abdullah Ariansyah, Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Yogyakarta kordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Jogja, Solo dan Semarang membacakan beberapa poin yang menjadi aspirasi :

1. Menuntut kepada Presiden RI & DPR RI untuk segara membuka Draft RKUHP;
2. Menuntut kepada Pemerintah RI & DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik dalam pembentukan RKUHP;
3. Menolak diselenggarakannya sidang paripurna untuk persetujuan RKUHP;
4. Menuntut Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik Agraria;
5. Menuntut kestabilan harga bahan pokok (minyak, dll);
6. Menolak segala bentuk kebijakan yang berorientasi dengan komersialisasi dan kapitalisasi Pendidikan;

Abdullah juga menyampaikan 2 poin aspirasi dan keprihatinan terkait dengan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta :
1. Meminta kepada Pemerintah DIY untuk segara menyelesaikan persoalan TPA Piyungan; dan
2. Menuntut kepada Polda DIY untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di DIY.

Aliansi Mahasiswa Jogja, Solo dan Semarang diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana dan Anggota Komisi D, Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia.

Huda Tri Yudiana dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa terkait aspirasi mahasiswa akan segera diteruskan kepada pemerintah pusat dan DPRD DIY dan meminta Sekwan DPRD DIY untuk segera memprosesnya.

Dr. R. Stevanus dalam kesempatan ini juga menyampaikan bahwa aksi damai ini perlu diapresiasi, anak muda generasi penerus bangsa masih hadir menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan berbagai isu baik isu nasional maupun lokal.

“Terkait RKUHP Ojo Kesusu, perlu dicermati bersama, pemerintah pusat tidak perlu cepat-cepat dalam mengambil keputusan agar apa yang dihasilkan bisa sesuai dengan harapan semua pihak,” tegas. Dr. R. Stevanus.

Selain itu Dr. R. Stevanus juga setuju dan mendukung aspirasi mahasiswa terkait penyelesaian persoalan piyungan serta sangat mendukung agar Polda DIY benar-benar serius menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*