Bapemperda Kaji Raperda Triwulan II Bersama OPD Terkait

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa (30/06/2020) Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa (Bapemperda Perdais) mengadakan rapat kerja. Pada kesempatan ini Bapemperda membahas raperda yang masuk dalam triwulan II.

Kedua raperda inisiatif Pemda DIY yang dibahas yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perpusatakaan dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan

Kepala DPAD DIY, Monika Nur Astiyani menyampaikan langsung penjelasan secara umum terkait naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Monika menjelaskan bahwa perpustakaan pada dasarnya difungsikan sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi.

Menurut penyampaiannya perda ini perlu sebab menjadi sebuah pengisian pengaturan kewajiban dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2007. Monika juga mengatakan bahwa dalam menjalankan UU Nomor 13 Tahun 2012, perpustakaan merupakan keistimewaan untuk pelestarian khasanah bangsa. Perpustakaan Kraton dan Puro sebagai pusat budaya dan pengembangan literasi.

Monika menjelaskan tujuan disusunnya Raperda Pengelenggaraan Perpustakaan yakni untuk menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu, penyelenggaraan ini sekaligus melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

“Kami ingin mengembalikan fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Tujuannya jelasn untuk mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah, dan rekreasi. Tentunya nanti akan disesuaikan dengan karakteristik budaya daerah,” tambahnya.

Menanggapi penjelasan Kepala DPAD DIY, Sari Murti, Tenaga Ahli Bapemperda DPRD DIY menyampaikan beberapa masukannya. Menurutnya dalam naskah akademik yang disampaikan masih belum memuat penyelenggaraan perpustakaan yang terintegrasi. Sari Murti mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dapat melibatkan perguruan tinggi maupun masyarakat pegiat aktif.

“Kenapa perguruan tinggi atau masyarakat tidak dilibatkan? Kita tahu banyak masyarakat dan kelompok-kelompok yang merupakan pegiat perpustakaan, ini bisa kita ajak kerja sama, kita libatkan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Buat sistem penyelenggaraan perpustakaan yang terintegrasi. Sedangkan di sini belum disinggung (integrasi penyelenggaraan perpustakaan) dalam raperda atau NA (naskah akademik). Saya lihat baru sekolah saja yang sudah dilibatkan,” ungkapnya.

Sementara Widodo, Tenaga Ahli Bapemperda yang lainnya menambahkan rekomendasi terhadap raperda ini. Menurutnya dalam naskah akademik perlu ditegaskan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dapat menjadi rujukan penting karena merupakan bagian dari kerangka berpikir.

“Menjadikan UU Keistimewaan sebagai kerangka berpikir diperlukan sebagai bentuk pengejawantahan atas kewenangan istimewa bidang kebudayaan. Ini akan membuka kemungkinan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber dari kekayaan khazanah pemikiran Yogyakarta,” jelasnya.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Arofah Noor Indriani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyampaikan penjelasan raperda dan naskah akademik Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Arofah menjelaskan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mengatur mengenai perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan, dan pemberdayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat yang terkait langsung pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditegaskan bahwa penetapan terhadap kawasan lahan pertanian berkelanjutan di DIY ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY. hal ini sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Tahun 2019-2039.

Arofah mengatakan bahwa program PLP2B yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 merupakan program yang bersifat wajib dan diintegrasikan dengan perda RTRW dan RDTR. Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan ini mengatakan bahwa sebaran LP2B ditetapkan oleh bupati sehingga tidak diperlukan lagi kesepakatan dengan petani pemilik lahan melalui proses verifikasi LP2B, sinkronisasi hasil verifikasi, atau pelaksanaan penetapan peta PL2B.

“Dapat kasi simpulkan bahwa penambahan atau penyesuaian luasan menjadi KP2B seluas 104.905,76 Ha yang terdiri dari lahan inti (LP2B) 72.409,79 Ha dan lahan cadangan (LCP2B) 32.495,97 Ha,” jelas Arofah.

Pada pertemuan ini, Arofah menjelaskan bahwa beberapa klausul dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 sudah tidak lagi relevan. Mekanisme penetapan LP2B, luasan LP2B, serta penyesuaian beberapa istilah perlu dilakukan perubahan agar relevan dengan saat ini.

Widodo menyampaikan bahwa raperda ini akan lebih ideal apabila diperkuat dengan penjelasan secara teoritik atau konseptual mengenai pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Menurutnya yang juga penting untuk ditambahkan adalah kondisi empiris perkembangan saat ini dan prediksi atau asumsi di masa mendatang.

“Evaluasi dan analisis perundang-undangan yang senyatanya telah mengalami perubahan sudah cukup lengkap. Sehingga menjadi penjelasan yang logis dan realistis untuk melakukan perubahan perda,” tambahnya.

Pendapat Bapemperda DPRD DIY

Menanggapi penjelasan terkait Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Syukron Arif Muttaqin, Anggota Bapemperda mengungkapkan belum adanya faktor internal. Menurutnya identifikasi masalah yang berasal dari faktor internal belum ditampilkan dalam naskah akademik.

Syukron juga mengungkapkan bahwa dalam menjalankan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan ini nanti dibutuhkan ahli yang membidangi teknologi digital. Pada penerapannya nanti, Syukron berharap teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penyelenggaraannya.

Aslam Ridlo, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY mengatakan kepada para OPD terkait yang sudah menginisasi masing-masing raperda untuk meninjau kembali. Aslam meminta agar masukan dari tenaga ahli ini dapat menjadi perbaikan bagi OPD pengusung dalam menuliskan naskah akademik dan draf raperda.

Yuni Satia Rahayu selaku Ketua Bapemperda DPRD DIY yang memimpin rapat ini memberikan kesimpulan sebagai penutup. Yuni menyampaikan bahwa kedua raperda ini layak untuk dibahas dan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya. Yuni menegaskan agar setelah ini masing-masing OPD pengusung raperda untuk memperbaiki naskah akademik dan draf raperda sesuai masukan dari tenaga ahli. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*