Hasil Fasilitasi Raperda Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Jogja, dprd-diy.go.id – Bapemperda DPRD DIY membahas tindak lanjut hasil fasilitasi dari Kemendagri terhadap Raperda Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia pada Rabu (18/03/2020).

Membahas hasil fasilitasi Raperda Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Muhammad Reza dari Biro Hukum DIY menjelaskan bahwa judul diubah menjadi Raperda Pembangunan Wilayah Perbatasan. Menurut keterangan Reza, pengubahan judul raperda tersebut hanya mengubah secara redaksi dan tidak mengubah secara substansi.

Perubahan lainnya ada pada pasal 4 dimana pembangunan dan pemeliharaan penanda pembatasan tidak lagi dimasukkan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Selanjutnya Reza mengungkapkan tidak ada perubahan yang berarti dalam raperda tersebut yang hanya didominasi dengan pengubahan redaksi judul raperdanya saja.

Sementara pada hasil fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Reza menjelaskan bahwa raperda tersebut cukup banyak mendapatkan perubahan. Sebagian besar perubahan adalah beberapa pasal yang kemudian dihapuskan.

Menyikapi pasal terkait relawan, Dinas Sosial mengungkapkan bahwa pada faktanya banyak lansia yang masih berjaya dan memiliki ilmu yang masih bisa dibagikan kepada anak muda. Selain itu terkait media komunikasi, banyak lansia yang aktivitasnya berjalan secara mandiri serta tidak diberikan media komunikasi.

Menurut Dinas Sosial dalam membuat grand design raperda ini pasti mengacu kepada fakta – fakta yang dialami dan terjadi di lingkungan lansia. Dinas Sosial mengkhawatirkan jika tidak dicantumkan di dalam perda, substansi – substansinya tidak mampu diterapkan.

Sementara Aslam Ridlo, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY mengatakan sebagai solusinya kemungkinan klausula – klausula yang tidak dapat dimuat dalam raperda bisa dimasukkan dalam pergub. Aslam menuturkan terkait Perda Pengembangan Wilayah Perbatasan selanjutnya dapat disikapi secara hukum saja, sedangkan terkait Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia itu sementara akan dikonsultasikan kembali.

Reza menambahkan bahwa nantinya Biro Hukum akan menyusun kompilasi substansi raperda yang masih perlu dipertahankan. Setelahnya akan dipilah – pilah lagi mana yang dapat dimasukkan dalam pergub sehingga masuk ke dalam urusan teknis. Biro Hukum akan mengonsultasikan kembali kepada pusat setelah situasi dan kondisi kondusif kembali. (fda)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*