Menilik Strategi Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi

Jogja, dprd-diy.go.id – Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian di berbagai daerah terdampak, terutama daerah zona merah seperti DIY. Pemerintah Daerah DIY bersama Komisi B DPRD DIY terus mengupayakan untuk menanggulangi dampak perekonomian di DIY agar tidak semakin memburuk.

Pada live streaming parlemen bersama Tribun Jogja, RB Dwi Wahyu B. Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY mengungkapkan bahwa sebesar 98% perekonomian di DIY yang digerakkan oleh UMKM dapat dikatakan berhenti. Dwi mengatakan tidak hanya sektor pariwisata yang terdampak, melainkan industri dan UMKM hampir tidak mengalami pergerakan.

“Perekonomian di DIY berhenti semua, sebanyak 98% ekonomi di DIY digerakkan UMKM kini berhenti semua. Ketika bicara konflik pergerakannya hampir tidak ada. Dasarnya kalau semua UMKM mandeg ya semua pergerakannya mandeg,” tuturnya.

Dwi mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus dalam upaya menanggulangi dampak perekonomian serta proses recovery ketika pandemi ini berakhir. Menurut Dwi upaya ini tentu harus dibarengi oleh kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Terkait dengan pemberian bantuan masyarakat terdampak, Dwi menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan pemetaan. Kegiatan pemetaan ini harus dilakukan untuk mengurangi potensi ketimpangan pemberian bantuan.  

Menurut Dwi, kebijakan yang dibuat oleh pusat belum sinkron dengan yang dilaksanakan di daerah. Hal ini disebabkan daerah masih belum jelas menerjemahkan kebijakan dari pusat. Sehingga yang terjadi adalah persepsi kebijakan yang belum selaras.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa permasalahan perekonomian di DIY sangat kompleks. Dampak Covid-19 dalam perspektif ekonomi tentunya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung serta dunia usaha.

Made menjelaskan ketika kegiatan masyarakat terutama dalam hal pendapatan menurun, tentu berdampak pada penurunan daya beli. Adanya penurunan daya beli tentu mempengaruhi daya jual para pelaku usaha.  

“Karena situasi ekonomi yang tidak jelas di awal kita tahu ada yang panic buying, ini dikhawatirkan mempengaruhi kondisi inflasi DIY. Selain itu saat ini banyak konsumsi lokal, sebab kegiatan ekspor-impor menurun. Daya beli masyarakat sekarang beralih, inilah yang ditakutkan terjadi demand,” jelasnya.

Strategi Penanganan Dampak Perekonomian

Made juga menjelaskan bahwa sejumlah dinas teknis telah membuat program-program tanggap darurat, program recovery, dan program jangka panjang. Made mengungkapkan bahwa program tanggap darurat sendiri meliputi kegiatan gugus tugas sosial kesehatan.

Sedangkan program jangka panjang sendiri bertujuan untuk membangkitkan dan menguatkan kembali sektor yang tidak terdampak. Tujuan ini dapat direalisasikan dengan dukungan langsung dari pemerintah, seperti dukungan dari distribusi dan sebagainya.

“Kami juga desain untuk membangkitkan UMKM. Kita bisa support UMKM dan lihat keadaan jelasnya melalui apliaksi Si Bakul. Produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan pengolahan paket makanan yang masuk dalam bantuan sosial. Selain itu, kita dukung untuk pemasaran pemesanan melalui online, sudah ada kerjasama dengan beberapa start up untuk distribusinya,” jelas Made.

Dwi menjelaskan mengenai program recovery yang sudah direncanakan oleh dinas teknis. Dwi mengungkapkan bahwa rencananya pada tahapan ini pemerintah akan melibatkan Bank BPD sebagai penyedia pinjaman modal.

“Terkait dengan recovery pasti melibatkan bank BPD. Hanya saja bagaimana mekanismenya dan jumlahnya berapa yang bisa dibantu itu belum disepakati. Kita bahas juga nanti pembayaran angsurnya mulai sejak kapan. Ini baru kita konsep, kepada Bank BPD kita harapkan bisa support rencana tersebut,” ungkap Dwi pada Senin (20/04/2020). (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*