Momentum May Day, MPBI DIY Suarakan Nasib Buruh di Tengah Pandemi

Jogja, dprd-diy.go.id – Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) selalu dimanfaatkan para buruh pekerja atau aktivis buruh untuk menyuarakan hak dan perlindungan buruh. Tahun ini di tengah pandemi Covid-19 sejumlah aktivis dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY tetap menyampaikan aspirasinya terutama terkait dampak dari pandemi Covid-19.

Kepada DPRD DIY, Ketua DPRD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Irsad Ade Irawan menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan yang disampaikan tekait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih menjadi polemik dan nasib para akibat dampak pandemi ini.

Tuntutan Serikat MPBI DIY

Pertama, serikat ini meminta pemerintah dan DPR RI mencabut atau menunda selamanya pembahasan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.

Kedua, kepada DPRD DIY serikat ini memohon untuk mengirimkan aspirasi dalam bentuk pokok- pokok pikiran tentang penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Anggota DPR RI Dapil DIY serta Panitia Kerja pembahasan RUU Cipta Kerja.

Ketiga, para serikat meminta DPRD DIY dan Pemda DIY membuka posko dampak Covid-19 terhadap pekerja atau buruh. Irsad mengatakan bahwa posko ini ditujukan untuk pendataan buruh terdampak, pemberian bantuan hukum, dan pemberian bantuan atau subsidi langsung.

“Posko ini difungsikan untuk tempat pendataan buruh yang terdampak, juga memberikan bantuan hukum bagi buruh yang terdampak seperti PHK atau dirumahkan, bantuan hukum terkait sistem kerja dan upah yang tidak sesuai Undang-Undang Naker, serta pemberian bantuan dan subsidi langsung tunai terhadap buruh yang terdampak Covid-19,” jelasnya.

Keempat, MPBI DIY meminta DPRD DIY agar mendesak Gubernur DIY untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan dalam menjamin terpenuhinya hak pekerja atau buruh yang terdampak PHK atau dirumahkan selama masa pandemi Covid-19. MPBI juga meminta untuk adanya penerapan K3 di semua perusahaan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Kelima, secara lebih tegas MPBI mmeinta DPRD DIY untuk mendesak Gubernur DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mewajibkan perusahaan membayar THR 2020. Hal ini sebagaimana peraturan perundangan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

“Supaya Gubernur mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mewajibkan setiap perusahaan membayar THR 2020 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Seperti faktanya selama ini imbauan hanya sekedar surat edaran dan diteruskan ke perusahaan-perusahaan itu masih terbilang lemah. Kami ingin gubernur menegaskan pemberian THR melalui surat keputusan,” lanjutnya menjelaskan.

Keenam, MPBI DIY meminta agar DPRD beserta Pemda DIY menjamin serta memberikan bantuan hukum jika pembayaran THR tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketujuh, para buruh meminta agar DPRD dan Pemda DIY memberikan bantuan sosial senilai Upah Minimum Provinsi (UMP) selama masa pandemi melalui skema intensif ekonomi. Terutama bagi pekerja yang terdampak langsung pandemi ini.

Terakhir, MPBI meminta DPRD DIY menandatangani nota kesepakatan bersama yang berisikan penolakan RUU Cipta Kerja serta beberapa tuntutan untuk pekerja atau buruh terdampak Covid-19.

Dampak Covid-19 di DIY

Semenjak adanya pandemi ini, siklus perekonomian di DIY sangat terganggu, baik itu di sektor pariwisata, industri, hingga perdagangan. Hal ini juga berdampak bagi para buruh dan pekerja. Hingga saat ini, MPBI mencatat setidaknya ada 14.055 pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19 pada awal April lalu.

Berdasarkan jumlah tersebut diketahui sebanyak 258 orang terkena PHK dan sebanyak 13.797 pekerja dirumahkan. Diketahui total buruh tersebut berasal dari 307 perusahaan yang ada di DIY. Selain itu, MPBI mencatat sebanyak 474 diantaranya adalah pekerja informal.

THR Dicicil dan Kartu Pra Kerja Tidak Efektif

Kendala lain datang denganadanya wacana pembayaraan THR yang dilakukan dengan cara dicicil. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Apindo. Menurut Marganingsih, Ketua Forum SMP Jateng-DIY sistem pembayaran dengan cicilan tentunya menyalahi peraturan menteri.

Marga menambahkan bahwa Kartu Pra Kerja tidak mampu mengatasi dampak dari banyaknya kejadian PHK atau merumahkan pekerja. Menurutnya Kartu Pra Kerja tidak lantas membuat daya beli masyarakat terhadap pangan meningkat pada masa seperti ini.

“Kami lihat bantuan logistik atau pun bantuan tunai lebih dibutuhkan daripada Kartu Pra Kerja. Memang betul ada uang, namun untuk pelatihan. Belum lagi direpotkan dengan membayar pembukaan rekening sebesar 200 ribu rupiah. Jelas yang kami butuhkan saat ini adalah bertahan hidup dengan makanan,” ungkap Marga.

PHK Hanya Menimbulkan Polemik Berkepanjangan

Huda Tri Yudiana, Pimpinan DPRD DIY menanggapi bahwa keterbukaan perusahaan amat diperlukan. Mengingat kejadian PHK dan merumahkan pekerja terus terjadi bahkan beberapa abai terhadap hak para pekerja.

“Saat ini keterbukaan perusahaan memang diperlukan. Bagaimana pun sulitnya kondisi perusahaan, kami ingin agar ada jalan lain, jangan sampai ada PHK. PHK hanya jalan akhir ketika sudah stuck,” tuturnya saat menerima audiensi Kamis (30/04/2020).

Huda sedikit menyinggung bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19 para pengusaha banyak dibantu dan diuntungkan oleh para pekerja. Sehingga Huda menegaskan meskipun dalam situasi sulit seperti ini tidak lantas mengurangi hak para pekerja.

Menurut Huda PHK hanya akan menimbulkan dampak berkepanjangan di kemudian hari. Seluruh pihak, baik pemberi kerja, Pemda DIY, dan pemerintah kota/kabupaten akan kesulitan membangun kembali siklus perekonomian di daerahnya.

DPRD DIY Upayakan THR Tetap Diberikan

Terkait pembayaran THR, Huda mendukung para buruh agar tetap mendapat THR secara penuh. Huda berjanji akan mendesak Dinas Ketenagakerjaan DIY supaya memberikan arahan kepada perusahaan untuk memberikan THR secara penuh kepada para pekerjanya.

“Ini (pemberian THR) kan setahun sekali, dan sudah ada peraturan perundangannya juga. Kecuali bagi pejabat daerah, mungkin tidak begitu terdampak. Bila perlu jangan dulu (diberikan) kepada para PNS dan pejabat daerah. Karena pekerja harian lebih terdampak,” ungkap Huda yang sangat didukung oleh MPBI.

Meskipun begitu, Huda menjelaskan bahwa ketersediaan keuangan DIY saat ini hanya mampu bertahan selama dua bulan ke depan. Banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di DIY.

Di sisi lain, pendapatan daerah sangat anjlok, sebab tidak ada pendapatan dari pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan, juga IMB. Selain itu, masih kata Huda, transfer dari pemerintah pusat saat ini juga tidak ada. Sehingga Huda menjelaskan bahwa pemda terus berupaya mengelola sumber keuangan yang ada untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meskipun Huda tidak menyanggupi pembayaran sesuai UMP.

“Sekarang kita pahami sumber bantuan sosial tersebut diantaranya dari penggunaan dana desa, dari Pemerintah Kota/Kabupaten, juga dari APBD DIY. Dana desa saja hanya bisa diupayakan untuk 80 kepala keluarga saja. Anggaran dana desa, hanya sekitar 1,5 miliar. Pemda DIY tak mungkin sanggup jika bantuan menyesuaikan UMP. Saat ini kita fokus pada pemberian asupan makanan saja untuk bertahan hidup, bukan untuk kehidupan layak dulu,” jelasnya. 

Bantuan Pada Para Buruh

Terkait hak-hak bantuan para buruh, DPRD dan Pemda DIY sedang melakukan pendataan penerima bantuan dari dampak Covid-19. Huda menyebutkan ada sektar 125.000 lebih penerima bantuan yang disasar Pemda DIY.

Huda menjelaskan para buruh tidak didata dalam pemberian bantuan. Menurutnya, akan ada jaminan sosial berupa bantuan yang bisa dapatkan bagi para buruh. Hal ini karena para buruh tidak termasuk kriteria penerima bantuan, namun adanya kluster ini bisa diberikan kepada buruh yang sudah tidak memiliki pekerjaan.

Huda menegaskan agat para buruh harus aktif melapor dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Menurut Huda kluster atau skema pemberian bantuan kepada para buruh sendiri sudah dibahas bersama perangkat desa. Sementara besaran nominalnya sendiri Huda menyebut jumlahnya sama dengan warga terdampak lainnya. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*