Pansus Finalisasi Pembahasan Rekomendasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

Jogja, dprd-diy.go.id – Pansus BA Nomor 19 Tahun 2022 yang dipimpin oleh Ahmad Baihaqy Rais melakukan finalisasi draf rekomendasi pansus. Sebelumnya pansus telah membahas berbagai masalah yang ditemukan terkait Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Baihaqy menyebut bahwa terdapat empat permasalahan utama dalam pembangunan ketahanan keluarga, yakni tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, tingginya pemberian permononan dispensasi pernikahan, dan kejahatan anak di jalanan.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam pembangunan ketahanan keluarga dari rumah adalah pengasuhan anak oleh ibu tunggal yang berkategori miskin, pengasuhan oleh orang tua tunggal, pengasuhan oleh kakek atau nenek, dan pengasuhan oleh keluarga besar. Pada perda ini, permasalahan tersebut belum diatur sehingga pansus merekomendasikan agar dilakukan revisi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

“Soal anak yang diasuh oleh orangtua tunggal, oleh kakek atau neneknya, oleh keluarga besar juga perlu diatur. Di sini juga belum ada definisi keluarga secara lebih luas, masih terpaku pada ayah-ibu-anak saja,” ungkapnya.

Berkaitan dengan masalah belum dibuatnya rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga, pansus merekomendasikan agar rencana strategis tersebut segera dibuat selambat-lambatnya hingga akhir tahun 2022. Sementara rekomendasi untuk membuat rencana aksi daerah ditarik kembali oleh pansus karena perda ini juga dibuat menggunakan rencana aksi daerah tersebut.

“Berkaitan dengan renstra (rencana strategis) pemahaman rencana masing-masing OPD adalah renstra. Renstra dan RAD (rencana aksi daerah) hampir sama pengertiannya, salah satu saja. Jika disesuaikan dengan yang sudah ada di perda ya pakai renstra saja,” jelas Hera Aprilia dari DP3AP2 DIY.

Berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Muhammad Syafii, Anggota Pansus menjelaskan agar kedua peran ini dapat dijabarkan dengan poin yang berbeda dalam draf rekomendasi.

Winoro dari BKKBN DIY mengungkapkan guna mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdapat Program Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui aplikasi. Diperlukan juga optimalisasi Pendidikan Karakter Sejak Dini (PKSD) melalui kelompok IKB.

“PKBR ini sangatlah penting yang dipersiapkan oleh TPK guna mendukung dan mempersiapkan kehidupan berumahtangga. Mengefektifkan lagi IKK (Indeks Ketahanan Keluarga) salah satunya ada Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga),” ungkap Winoro.

Sementara terkait jam belajar ini, dikatakan oleh Biro Bermas sangatlah efektif untuk membatasi anak keluar rumah pada malah hari dan belajar di rumah. Jam belajar ini perlu ditegakkan kembali dan pengawasan ada pada orangtua dan masyarakat.

Seluruh masukan yang telah disampaikan ini akan dituangkan dalam draf rekomendasi pansus atas Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Selaku Ketua Pansus, Baihaqy berharap usai rekomendasi ini disampaikan melalui rapat paripurna nantinya dapat memberikan manfaat besar.

“Semoga perda ini bisa bermanfaat dan menjadi poros dalam pembangunan daerah yang diawali oleh pembangunan ketahanan keluarga,” Baihaqy menutup agenda finalisasi pembahasan pansus. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*