Rapat Koordinasi Komisi A dengan OPD terkait dengan Status Waspada Gunung Merapi

Jogja, dprd-diy.go.id – Eko Suwanto memimpin rapat kerja Komisi A DPRD DIY dengan mitra kerja terkait perkembangangan status Gunung Merapi. Hadir dalam rapat tersebut meliputi perwakilan dari unsur BPBD DIY, BPBD Sleman, BPPTKG, BMKG dan Satpol PP pada Kamis (13/6/2019).

Sebagai wakil rakyat, Eko selaku Ketua Komisi A mempertanyakan perkembangan status waspada Gunung Merapi. Selanjutnya Eko mempertanyakan kesiapan baik BPBD maupun Satpol PP dalam persiapan dan antisipasi lebih dini terkait dengan perkembangan status Gunung Merapi . Hal lain yang juga menjadi pertanyaan Komisi A adalah terkait dengan relokasi penduduk korban Gunung Merapi tahun 2010 lalu ke Kecamatan Turi.

Hal lain yang juga tidak ketinggalan dan menjadi perhatian secara seksama dari Komisi A DPRD DIY adalah pentingnya kegiatan sosialisasi secara intensif baik yang dilakukan oleh BPBD maupun BMKG. “Masyarakat sekitar Gunung Merapi itu sangat taat dengan prosedur yang diarahkan oleh BPBD dan BMKG,” ungkap Eko Suwanto.

Penjelasan Eksekutif

Hanik, Ketua BPPTKG menyatakan bahwa Gunung Merapi memang berstatus waspada, namun tetap aman dalam radius 3 kilometer dari puncak. Menurutnya dengan adanya aktivitas erupsi saat ini, belum ada ancaman nyata terhadap keselamatan penduduk. Saat ini awan panas masih berkisar paling jauh yaitu 2 kilometer dan lava pijar sejauh 1,5 kilometer. “Belum ada ancaman langsung kepada penduduk, justru kita bisa jadikan ini sebagai potensi wisata minat khusus karena daya tariknya,” tegas Hanik.

Sebelumnya Hanik menjelaskan bahwa erupsi magmatis paska erupsi 2010 telah dimulai sejak 11 Agustus 2018, ditandai munculnya kubah lava baru. Pertumbuhan kubah tersebut saat ini tidak berkembang karena sebagian besar ektrusi runtuh membentuk awan panas dan guguran lava. Hal tersebut terjadi sejak 29 Januari 2019 memasuki fase pembentukan awan panas dan guguran lava pijar.

Dijelaskan oleh Biwara dari BPBD DIY dan Makwan dari BPBD Sleman, bahwa peran utama dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi ini adalah BPBD Sleman. Biwara menyatakan bahwa BPBD DIY berperan dalam mendampingi BPBD Sleman serta menunjang koordinasi dengan berbagai pihak.

Sementara Makwan menjelaskan bahwa di puncak Gunung Merapi sudah dipasang alat untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam radius 3 kilometer. “Di sana itu sudah ada alat ketika nanti ada yang lewat dari radius 3 kilometer tersebut alarmnya akan bunyi begitu.”

Ilham Junaidi dari Satpol PP menegaskan bahwasanya sudah ada pembinaan di 17 kecamatan kepada Satlinmas. Kabupaten Sleman memiliki sebanyak 8.300 Satlinmas yang dapat diberdayakan untuk menanggulangi dan kesiagaan bencana Gunung Merapi. Ilham menyatakan saat ini sudah ada sebanyak 44 personel Satlinmas di Pos Kaliurang.

Rendradi, Anggota Komisi A mengimbau agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Sementara Eko menegaskan bahwa sinergitas dengan pihak terkait seperti Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Satpol PP sangatlah penting dalam segala persiapan siaga bencana Gunung Merapi. (fda/pat)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*