Jogja, dprd-diy.go.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di halaman DPRD DIY, Senin (02/03/2026), dengan membawa 12 tuntutan strategis yang menyoroti isu reformasi kelembagaan, demokrasi, hingga kebijakan publik. Aksi tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi B DPRD DIY, Reda Refitra S., yang menyatakan siap meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat pusat.
Dalam pernyataannya, HMI menilai arah kebijakan negara semakin menjauh dari semangat reformasi, supremasi hukum, dan mandat konstitusi. Mereka menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan hasil pembacaan kritis atas situasi kebangsaan yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Sebanyak 12 poin tuntutan disampaikan, di antaranya reformasi Polri secara struktural dan kultural, reformasi partai politik, pembebasan aktivis yang ditangkap, penolakan pemangkasan anggaran pendidikan, penyelesaian krisis sampah di DIY, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, penolakan Pilkada melalui DPRD, pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di 38 provinsi, penarikan Adies Kadir sebagai Hakim MK di Mahkamah Konstitusi, serta tuntutan pengembalian militer ke barak demi menjaga supremasi sipil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Reda Refitra menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh tuntutan kepada pimpinan DPRD DIY dan fraksi guna diteruskan ke pemerintah pusat maupun DPR RI.
“Di dalam 12 tuntutan yang telah disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam, saya siap menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan fraksi untuk disuarakan ke pemerintahan pusat maupun ke DPR RI,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program nasional di daerah yang dinilai belum optimal.
“Sekarang banyak program-program skala nasional yang di daerah ini belum tepat, belum baik di dalam pelaksanaannya. Di daerah saya, Kulon Progo, pembangunan juga belum banyak. Itu pun masih banyak anak-anak didik kita yang keracunan makan bergizi gratis. Saya sebagai anggota dewan tidak akan lelah menyuarakan apa yang menjadi kezaliman di rakyat Indonesia,” tegas Reda.
Di akhir penyampaiannya, Reda mengapresiasi konsistensi mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik.
“Saya merasa malu ketika rekan-rekan mahasiswa selalu menyuarakan apa yang benar, menjadi suara rakyat, dan kita yang ada di DPRD kurang menyuarakannya. Dari 12 tuntutan tadi, saya berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Semoga perjuangan ini membuahkan hasil dan membawa Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya. (lz/dta)
Leave a Reply