Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) 4 DPRD DIY mendalami isu kesehatan jiwa dan efektivitas pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) dalam pembahasan LKPJ Gubernur DIY Tahun 2025, Kamis (2/4/2026). Pembahasan tersebut turut disertai pemaparan capaian kinerja Pemda DIY oleh Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Dalam paparannya, Sekda menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif, meskipun belum seluruhnya memenuhi target. Inclusive Growth Index (IGI) tercatat 5,90 atau 90,49% dari target, sementara Indeks Kebahagiaan mencapai 71,70 atau 96,92%. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY mencapai 71,04 poin—tertinggi secara nasional—meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
Di balik capaian tersebut, pembahasan Pansus tidak hanya berfokus pada capaian angka, melainkan juga mendalami sejumlah isu strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Anggota Pansus, Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng., menyoroti belum terakomodasinya data terkait penyakit tidak menular dan gangguan jiwa dalam indikator utama. Ia menilai isu tersebut menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir di masyarakat.
“Selama tiga tahun terakhir, isu penyakit tidak menular dan gangguan jiwa sering muncul dan angkanya cukup tinggi. Ini penting untuk kita lihat, sebenarnya masuk di indikator mana, karena ini berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk fenomena seperti bullying yang juga berdampak pada kesehatan jiwa,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Pansus, Arif Setiadi, S.I.P., menyoroti adanya beberapa indikator yang belum mencapai target, termasuk pertumbuhan ekonomi di kawasan kurang maju. Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) agar lebih tepat sasaran.
“Kami ingin mendapatkan gambaran lebih lanjut, khususnya terkait kesehatan jiwa dan pengelolaan danais. Selain itu, masih ada indikator pertumbuhan ekonomi di kawasan kurang maju yang belum tercapai dan perlu dikaji lebih dalam, termasuk melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK),” jelasnya.
Arif juga menekankan pentingnya penyusunan rekomendasi DPRD yang berkualitas dan aplikatif, sehingga dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekda DIY, Ni Made menjelaskan bahwa pengelolaan Danais terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah selatan DIY. Berbagai skema, termasuk bantuan kepada kalurahan dan program berbasis budaya, terus dioptimalkan.
“Pengelolaan Danais kami arahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan selatan. Selain itu, ada juga program seperti pengolahan sampah hingga 1.000 ton per hari dan pengembangan kawasan aerotropolis yang menjadi bagian dari strategi pembangunan ke depan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Pansus BA 4, Purwanto, S.T., menyoroti adanya paradoks antara capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tinggi dengan fenomena kenakalan remaja yang masih terjadi di masyarakat.
“DIY saat ini memiliki indeks pembangunan kebudayaan tertinggi, namun di sisi lain kita masih melihat fenomena kenakalan remaja seperti merokok dan konsumsi miras. Ini menjadi pertanyaan, sejauh mana indeks tersebut benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Wakil Ketua Pansus, Sigit Nursyam, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap intervensi program yang telah berjalan agar ke depan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Intervensi program harus kita evaluasi secara menyeluruh. Ke depan, kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut melalui pembahasan tematik berbasis kemitraan komisi, baik di bidang ekonomi, infrastruktur, maupun kesejahteraan rakyat, agar hasilnya lebih komprehensif,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, turut mengemuka sejumlah isu lain seperti mitigasi bencana, pendidikan, hingga fenomena kenakalan remaja (klitih) yang dinilai perlu dibahas lebih mendalam. Pansus juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Sebagai tindak lanjut, Pansus BA 4 DPRD DIY akan melanjutkan pendalaman materi LKPJ pada 7 dan 8 April 2026, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif dan berdampak bagi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. (dta/lz)
Leave a Reply