Sleman, dprd-diy.go.id – Komisi B DPRD Provinsi DIY melakukan Kunjungan Kerja dalam Daerah ke Joglo Ayu Tenan Makerspace yang berlokasi di Sinduadi, Sleman, Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, S.E., M.IP., dalam rangka meninjau potensi, inovasi, serta menyerap aspirasi terkait tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di lapangan, pada Rabu (20/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Joglo Ayu Tenan menarik perhatian jajaran Komisi B karena berhasil melakukan transformasi dan rebranding menjadi creative wellbeing space. Tempat ini tidak hanya berfokus pada produksi kreatif, tetapi juga mengintegrasikan konsep healing, relaksasi, dan ruang kolaborasi komunitas yang ramah bagi generasi milenial maupun profesional urban.
Founder Joglo Ayu Tenan, Rahayu Dwi Astuti atau yang kerap dipanggil Bu Yayuk, menjelaskan bahwa usaha yang dirintisnya sejak masa pandemi ini mengusung misi sosial yang kuat.
“Kami memberdayakan para artisan perempuan, ibu rumah tangga, serta kelompok disabilitas, termasuk penyandang autoimun. Melalui model subsidi silang, mereka kami rangkul bukan untuk menjadi karyawan Joglo Ayu Tenan, melainkan sebagai mitra usaha,” ujar Yayuk. Atas konsistensinya, Joglo Ayu Tenan bahkan berhasil masuk dalam jajaran 20 top brand wellness Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan sukses mengekspor produknya ke Jepang, Singapura, hingga Australia.
Meskipun menorehkan prestasi gemilang, pertemuan ini juga mengupas berbagai hambatan nyata yang dirasakan pelaku usaha di hulu hingga hilir. Yayuk mengungkapkan adanya keterbatasan kapasitas produksi untuk memenuhi lonjakan pasar karena seluruh produk merupakan aksesoris handmade yang harus disusun satu per satu secara manual. Selain itu, transisi pemasaran digital dan optimalisasi pasar internasional masih memerlukan pendampingan intensif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B, Andriana Wulandari memberikan apresiasi tinggi atas langkah inklusif yang telah berjalan di Joglo Ayu Tenan. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dan pemerintah secara utuh untuk menjembatani persoalan klasik UMKM, khususnya terkait permodalan dan akses pasar.
“Penguatan UMKM di DIY harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kapanewon, hingga kalurahan bersama DPRD harus terus diperkuat. Kita harus memastikan kebijakan yang dilahirkan benar-benar tepat sasaran agar UMKM mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja,” tegas Andriana.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Woro, mengakui adanya tantangan keterbatasan anggaran dalam program pembinaan.
“Pemerintah Daerah telah menyediakan platform Sleman Mart, fasilitas gedung PLUT baru yang dilengkapi ruang wastra, ruang digital, serta ruang fotografi untuk mendukung pembuatan konten produk UMKM,” ujarnya.
Terkait keterbatasan SDM pendamping, mulai bulan Juni 2026, Dinas akan meluncurkan program hasil kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, dengan menerjunkan skema kolaborasi baru, yaitu 3 mahasiswa dari lintas jurusan untuk mendampingi 1 UMKM. Dari sisi finansial, pemerintah juga menyediakan dana penguatan modal dengan batas maksimal Rp50 juta bagi pelaku usaha mikro yang disertai dengan evaluasi rutin.
Melalui kunjungan lapangan ini, Komisi B DPRD DIY berharap kolaborasi lintas sektor antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. Langkah konkret seperti mendorong ASN untuk gemar berbelanja produk lokal serta perluasan jaringan promosi diharapkan dapat membawa UMKM di DIY, khususnya di wilayah Sleman, semakin mandiri dan naik kelas ke pasar global serta dapat membantu roda perekonomian khususnya di daerah Sleman. (elo/fra)
Leave a Reply