Jogja, dprd-diy.go.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti kemunduran demokrasi melalui aksi damai di halaman Gedung DPRD DIY, Kamis (21/05/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penegakan demokrasi, hak asasi manusia, reformasi institusi negara, hingga perlindungan masyarakat adat sebagai bentuk kritik terhadap kondisi bangsa yang dinilai menjauh dari semangat reformasi 1998.
Aksi mahasiswa diterima langsung oleh Anggota Komisi B, Tri Nugroho, S.E., sebagai representasi DPRD DIY dalam membuka ruang dialog dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Ketua Cabang PMII DIY, Muh. Faisal, mengatakan gerakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan negara tetap berjalan sesuai amanat reformasi dan konstitusi.
“Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Semangat perjuangan tahun 1998 hari ini sedang direduksi dan dikembalikan ke titik nadir. Karena itu kami tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII DIY menilai berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, hingga praktik korupsi dan oligarki menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. Mahasiswa juga menyoroti proyek strategis nasional yang dinilai berdampak terhadap ruang hidup masyarakat dan lingkungan.
Sebagai bentuk sikap politik gerakan mahasiswa, PMII DIY menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Tuntutan tersebut meliputi pengusutan pelanggaran HAM berat, penghentian proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dan lingkungan, revisi RUU TNI dan penarikan militer ke barak, serta reformasi birokrasi institusi Polri.
Selain itu, PMII DIY juga mendesak DPR menjalankan fungsi secara independen, mendorong reformasi total partai politik, mencabut status pahlawan nasional Soeharto, dan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
“Kami tidak sedang merayakan kemenangan reformasi, tetapi membakar kembali api perlawanan agar cita-cita reformasi tetap hidup dan berpihak pada rakyat,” kata Faisal.
Menanggapi tuntutan tersebut, Tri Nugroho menyatakan DPRD DIY menerima aspirasi mahasiswa dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan nasional.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan teman-teman PMII DIY dan akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya.
Aksi damai berlangsung tertib dengan penyampaian orasi dan pembacaan pernyataan sikap di halaman Gedung DPRD DIY. Melalui aksi tersebut, PMII DIY berharap semangat reformasi tetap terjaga serta negara semakin berpihak pada demokrasi, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat luas. (lz/ggh)
Leave a Reply