Berita dan Artikel
Audiensi IKADIN dan GEBRAK terkait Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul
Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima audiensi dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) yang diterima di Ruang Transit Lantai 2 gedung ….
Menerima Kunker DPRD Provinsi Sulsel
Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait dengan hak keuangan dan administratif pimpinan ….
Komisi I DPRD Provinsi Riau Datangi DPRD DIY Terkait Pembahasan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Riau, khususnya dari Komisi I yang dilaksanakan di Gedung DPRD DIY Ruang Rapur lantai 2 ….
Paguyuban Pengemudi Online Jogja Tolak Pergub No. 32 tahun 2017
Audiensi dilakukan pada hari Senin (24/7) dipimpin oleh Ketua DPRD DIY H. Yoeke Indra Agung Laksana juga wakil ketua DPRD DIY Ranny Widayati menemui Paguyuban ….
Cari Tahu Cara Menyikapi PP 18 Tahun 2017
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, DPRD DIY dilirik DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Suripno ….
Committee on Budgetary Control of Parlement Republik Ceko Datangi DPRD DIY
Committee on Budgetary Control of Parlement Republik Ceko berkunjung ke DPRD DIY pada Jum’at (21/07/2017). Kunjungan tersebut dipandang Yoeke Indra Agung Laksana Ketua DPRD DIY ….
Public Hearing LKPJ AMJ Gubernur DIY
Jogja, dprd-diy.go.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur DIY Periode 2012-2017 disampaikan secara terbuka dalam rapat pada hari Kamis (20/7/2017) di ruang ….
Laporan Peliputan Konsultasi Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan
Jakarta, dprd-diy.go.id – Kunjungan konsultasi Panitia Khusus LKPJ AMJ DPRD DIY ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditemui langsung oleh Direktur ….
HTI Cari Perlindungan ke DPRD DIY
Jogja, dprd-diy.go.id – Wacana pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Indang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai anti pancasila menjadi kekhawatiran tersendiri bagi organisasi Islam ….