Gunungkidul, dprd-diy.go.id – Dalam rangka pengawasan pelaksanaan program pembangunan di tingkat kalurahan, Wakil Ketua DPRD DIY, Ir. Imam Taufik, melakukan kunjungan kerja ke Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, pada Kamis (3/7/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Lurah dan pamong setempat, Imam Taufik menegaskan pentingnya BKK sebagai instrumen penguatan kapasitas pemerintahan kalurahan sekaligus sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program prioritas.
“Kami melihat langsung bagaimana program BKK ini dimanfaatkan. Dari penjelasan Pak Lurah dan pamong, sangat terasa manfaatnya, baik untuk peningkatan kapasitas pamong maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ujar Imam.
Ia menyebutkan bahwa alokasi BKK untuk Kalurahan Bandung tahun ini sebesar Rp100 juta, yang antara lain digunakan untuk program jambanisasi dan pelatihan masyarakat. Menurutnya, meskipun nilai bantuan tersebut belum besar, namun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi saya kira kebutuhannya ke depan akan semakin besar. Harapannya tahun depan bisa ditingkatkan lagi apabila APBD DIY memungkinkan. Program seperti ini patut kita dorong terus karena menyentuh langsung masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lurah Bandung, Mawal Edi Tri Kusmantyo, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPRD DIY terhadap pembangunan di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa Dana BKK telah membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama dalam aspek sanitasi dan infrastruktur lingkungan.
“Alhamdulillah untuk Kalurahan Bandung, BKK ini sangat bermanfaat. Dari anggaran 100 juta itu, kami gunakan di antaranya untuk jambanisasi warga. Ini sangat membantu. Terima kasih sekali pada Pak Imam Taufik atas kunjungan dan perhatiannya. Harapannya, bantuan ini bisa terus diperjuangkan agar jumlahnya bertambah di tahun-tahun mendatang,” ujar Mawal.
Menurut Mawal, dukungan DPRD tidak hanya penting dalam bentuk anggaran, tetapi juga sebagai dorongan moral bagi perangkat kalurahan untuk terus berinovasi dan bekerja optimal dalam melayani masyarakat.
Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya yang menyentuh langsung tingkat akar rumput. Dengan meninjau langsung ke lapangan, DPRD dapat memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta menyerap aspirasi warga secara lebih dekat.
Imam Taufik berharap agar kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan kalurahan dapat terus diperkuat dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah DIY.
“Kita ingin pembangunan itu betul-betul menjawab kebutuhan warga. Oleh karena itu, suara dari kalurahan seperti ini sangat penting untuk jadi bahan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi,” tutupnya. (lz/cc)
Leave a Reply