Sleman, dprd-jogja.go.id — Komisi A DPRD DIY mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat kalurahan. Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi A melakukan Kunjungan Dalam Daerah (KDD) ke Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman, Selasa (4/2/2026), untuk memantau langsung kesiapan wilayah menghadapi berbagai potensi bencana.
Kunjungan yang dipimpin Sekretaris Komisi A, Syarif Guska Laksana, S.H., itu diikuti sejumlah anggota Komisi A DPRD DIY. Rombongan diterima oleh Carik Kalurahan Sardonoharjo, Achmad Budi Setiawan, bersama unsur kebencanaan kalurahan, di antaranya Jagabaya, TAGANA, DESTANA, KALTANA, KSB, serta relawan bencana setempat.
Dalam forum dialog, pemerintah kalurahan memaparkan potensi kebencanaan di wilayah Sardonoharjo yang meliputi ancaman erupsi Gunung Merapi, bencana hidrometeorologi, banjir luapan, longsor, hingga risiko pohon tumbang. Kalurahan juga telah memiliki mekanisme dan prosedur penanganan bencana, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor, terutama di tengah cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.
Menanggapi paparan tersebut, Syarif Guska Laksana menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kesiapsiagaan bencana tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, terutama dalam memastikan kesiapan logistik dan sumber daya penanganan bencana,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dinamika fiskal daerah yang menuntut optimalisasi peran pemerintah kabupaten/kota serta penguatan koordinasi dengan BPBD DIY agar respons kebencanaan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi, di antaranya kebutuhan barak pengungsian mengingat posisi Sardonoharjo yang kerap menjadi titik transit pengungsi dan relawan saat erupsi Merapi, keterbatasan peralatan operasional kebencanaan, serta kondisi tanggul Kali Boyong di beberapa titik yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Anggota Komisi A DPRD DIY, Akhid Nuryati, S.E., mendorong pemerintah kalurahan untuk mengoptimalkan skema penganggaran melalui pemerintah kabupaten, mengingat keterbatasan dana kedaruratan di tingkat kalurahan.
“Pengajuan sarana dan prasarana kebencanaan perlu dilakukan dengan pendekatan lintas fungsi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan saat tanggap darurat, tetapi juga untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak DIY dalam upaya pengamanan alur sungai, khususnya di wilayah Kali Boyong.
Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Arif Kurniawan, S.Ag., M.H., menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui inventarisasi risiko sebagai fondasi mitigasi bencana.
“Inventarisasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk identifikasi vegetasi berisiko di sepanjang jalur publik, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi A DPRD DIY menegaskan komitmennya untuk mendorong sinergi lintas level pemerintahan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan, sejalan dengan tantangan kebencanaan yang semakin kompleks di Daerah Istimewa Yogyakarta. (nwb/lz)
Leave a Reply