Jogja, dprd-diy.go.id – Melanjutkan sidang dalam rapat paripurna istimewa, Rabu (16/08/2023), Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd. kembali memimpin jalannya rapat. Pada siang hari ini rapat paripurna digelar dengan agenda mendengarkan pidato Ketua DPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI secara daring di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DIY.
Dr. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos., Ketua DPR RI menyampaikan pidato dalam rangka pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2023 – 2024. Pada pidatonya, Puan menyampaikan soal anggaran belanja pemerintah yang dinilai belum berkualitas, seperti anggaran pengentasan stunting.
“Pada program pengentasan stunting dari Rp10 miliar anggaran yang tersedia hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat (KPM). Sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan,” ungkapnya dalam pidato.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, direncanakan menggunakan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget). Menurutnya konsep anggaran berbasis kesejahteraan ini menjadi acuan setiap kementerian dan lembaga dalam mengusulkan anggaran di APBN.
“Telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan, antara DPR RI bersama pemerintah, yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan,” ungkapnya dalam forum.
Selain itu, DPR RI juga menyoroti beberapa hal seperti antisipasi dampak konflik geopolitik global, ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dampak utang BUMN, kasus kekerasan seksual, energi terbarukan, kejahatan elektronik perbankan, serta pendampingan UMKM.
“Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya,” pesan Puan kepada pemerintah.
Selanjutnya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo melalui forum yang sama menyampaikan RUU tentang RAPBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Pada pidatonya Jokowi mengungkapkan kinerja pemerintah yang telah banyak mendukubg aspek sosial. Jumlah anggaran yang dikeluarkan bahkan hingga ribuan triliun, yang salah satunya juga untuk mendukung kemampuan SDM Indonesia.
“Kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun. Termasuk didalamnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi upaya tersebut dinilai mampu menjadi modal untuk memanfaatkan posisi Indonesia yang kini tengah diperhitungkan oleh banyak negara. Selain itu juga menurut Jokowi bahwa Indonesia masih dalam 6 negara di Asia yang memiliki pengaruh diplomatik yang kuat.
Sidang yang kedua ini ditutup oleh Ketua DPR RI. Berakhirnya rapat pripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI juga sekaligus mengakhiri agenda rapat paripurna istimewa DPRD DIY pada hari ini. (fda)
Leave a Reply