Komisi A Dukung Penerapan Smart Government di Kalurahan Ngestiharjo untuk Tingkatkan Sarana dan Prasarana Publik

Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan dialog bersama jajaran Kalurahan Ngestiharjo pada Rabu (30/4/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.

Dialog yang berlangsung di Kantor Kalurahan Ngestiharjo ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si., bersama Wakil Ketua Komisi A, Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA, serta anggota Komisi A lainnya.

Kepala Kalurahan Ngestiharjo, Fathoni Aribowo, membuka sesi diskusi dengan memaparkan pelaksanaan Perda serta berbagai tantangan yang dihadapi kalurahan, khususnya dalam hal pelayanan publik.

“Di sini kami sangat membutuhkan pelayanan yang lebih praktis melalui digitalisasi, karena saat mendekati atau setelah hari libur kami sering mengalami overload pelayanan,” ungkap Fathoni.

Dengan jumlah penduduk mencapai 36.000 jiwa, pelayanan manual dirasa kurang efektif efisien tanpa adanya digitalisasi. Fathoni menyampaikan bahwa digitalisasi pelayanan hingga ke tingkat RT dan padukuhan akan sangat membantu mempercepat proses administrasi dan pelayanan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Stevanus C. Handoko, S.Kom., M.M. menyatakan dukungannya terhadap langkah transformasi digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan desa.

“Kita memiliki semangat yang sama untuk mendorong transformasi digital secara bertahap,” ujar Stevanus.

Menurutnya, konsep smart government perlu diterapkan secara menyeluruh agar sistem pelayanan publik dapat beralih dari metode konvensional menuju pendekatan yang lebih praktis, efisien dan responsif.

Pada akhir diskusi, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si., menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Kalurahan Ngestiharjo. Ia menekankan pentingnya perluasan fokus pembangunan yang mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Kita perlu menunjukkan transparansi dalam proses pelayanan. Website yang sudah ada sangat baik, dan ke depan akan disiapkan pelatihan SDM terkait manajemen,” tutup Eko Suwanto. (akm/dta)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*